2 dari 3 Calon Konsumen KPR Gagal Acc Kredit Rumah Gara-Gara Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Data menunjukkan banyak masyarakat punya kelayakan secara kemampuan bayar, namun terganjal catatan kredit atau KPR atau status pekerjaan tidak tetap. Jumlahnya cukup besar, bisa hampir 7 dari sepuluh calon pengajuan KPR.

Pemerintah mulai membuka opsi baru untuk menjawab tantangan kepemilikan rumah, terutama bagi kalangan pekerja informal yang jumlahnya terus meningkat. Pada Februari 2025, data mencatat jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 86,58 juta orang atau sekitar 59,4 persen dari total penduduk bekerja.

Kondisi ini mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengkaji serius skema rent to own atau sewa-beli sebagai solusi pembiayaan rumah yang lebih inklusif. Skema ini masuk dalam rencana besar program pembangunan 3 juta rumah, yang juga ditargetkan menyasar pekerja sektor informal yang kesulitan mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

"Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam mengkaji skema ini, nantinya masyarakat bakal semacam dites lah, misal 1-2 tahun, kalau dia bisa bayar tepat waktu, mampu membayar cicilan dalam kurun waktu tersebut, berarti dia memang punya kemampuan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/10/2025).

Langkah ini dinilai penting mengingat banyak masyarakat yang dinilai layak secara kemampuan bayar, namun terganjal catatan kredit atau status pekerjaan tidak tetap. Di sinilah peran skema rent to own bisa menjadi jembatan. Tingginya angka pekerja informal menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas akses rumah.

"Jadi masyarakat yang selama ini kesulitan bisa mendapat akses untuk masuk ke dalam skema cicilan," ujar Junaidi.

Saat ini tengah dibangun ekosistem rent to own bersama para pengembang dan perbankan, guna memberikan jalur alternatif menuju kepemilikan rumah dengan skema Pra KPR, tujuannya memberikan ruang bagi calon pembeli membuktikan kemampuannya membayar sebelum mengakses KPR secara penuh.

Melalui program ini, konsumen dapat membangun rekam jejak pembayaran atau repayment capacity sambil memperbaiki kondisi keuangan pribadi maupun usaha, khususnya untuk pelaku UMKM. Proses ini juga dibantu oleh teknologi AI yang menganalisis profil konsumen untuk menyesuaikan skema pembiayaan yang paling cocok.

"Situasi tersebut menyebabkan semakin banyak calon konsumen yang tidak bisa melanjutkan proses pembelian rumahnya melalui kredit pemilikan rumah (KPR). Sejumlah developer mengungkapkan calon pembeli yang terkendala seperti ini mencapai 2/3 (hampir 7 dari 10 orang) dari total leads atau prospek yang masuk," ujar President Director MilikiRumah Marine Novita.

Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan regulator. Ia pun menargetkan dapat berkontribusi signifikan terhadap penyaluran 350.000 unit rumah subsidi FLPP pada 2025, sekaligus menyukseskan target besar 3 juta rumah.

"Targetnya penyaluran 350.000 unit rumah subsidi FLPP di tahun 2025 dalam mendukung serta program 3 juta rumah," ujarnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Video: RI Masuk Peringkat ke-4 Harga Rumah Paling Tak Terjangkau