1 week ago
8
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mengingatkan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto soal upah minimum guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika anggaran pendidikan dialihkan untuk program makan bergizi gratis.
Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul pesimistis Prabowo menepati janjinya setelah 44 persen anggaran pendidikan dialokasikan untuk program populis berupa makan bergizi gratis ketimbang kesejahteraan guru. Prabowo berjanji menggelontorkan Rp 178,7 triliun untuk gaji dan kompetensi guru dan dosen.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Iman menyambut baik peningkatan kualitas guru. Namun ia mengatakan yang paling mendasar saat ini adalah menjamin kesejahteraan guru terlebih dahulu.
“Ingat Prabowo-Gibran waktu kampanye pernah menjanjikan upah minimum guru non-ASN. Itu harusnya diwujudkan terlebih dahulu sampai kemudian pemerintah meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan guru,” kata Iman kepada Tempo, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Iman menyayangkan separuh porsi anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Ia menilai kualitas guru di sekolah atau madrasah akan lebih baik apabila alokasi anggaran diprioritaskan pada kesejahteraan guru.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan menggelontorkan Rp 178,7 triliun untuk gaji dan kompetensi guru dan dosen saat membacakan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. Uang Rp 178,7 triliun itu merupakan porsi dari total Rp 757,8 triliun untuk tahun anggaran 2026 atau sekitar 20 persen.
Prabowo mengklaim alokasi pendidikannya merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun, ia mengingatkan anggaran pendidikan harus tepat sasaran.
Prabowo berjanji meningkatkan kualitas guru dan memperkuat pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan penguatan guru dan dosen dialihkan sebesar Rp178,7 triliun,” kata Prabowo.
Prabowo mengklaim alokasi Rp 757,8 triliun APBN untuk sektor pendidikan telah memenuhi ketentuan mandatory spending yakni 20 persen dari total APBN di tahun itu.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merincikan peruntukan anggaran pendidikan pada RAPBN 2026. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam konferensi pers, sebesar 44,2 persen dari total anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk program makan bergizi gratis sebanyak Rp 335 triliun. Nominal itu digunakan untuk menu makan 82,9 juta penerima manfaat dan 30 ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan ini secara umum disalurkan ke dalam tiga kelompok berdasarkan jenis penerima manfaat. Tiga kelompok itu antara lain kelompok pelajar, kelompok lembaga pendidikan, dan kelompok ketiga terdiri dari guru, dosen, atau tenaga pendidik.
Anggaran pendidikan untuk kelompok siswa dan mahasiswa disalurkan melalui berbagai program, salah satunya Makan Bergizi Gratis. Kemudian diberikan pula lewat program KIP Kuliah dengan alokasi sebesar Rp 17,2 triliun, lalu Rp 25 triliun untuk beasiswa LPDP kepada 4.000 mahasiswa, serta Rp 15,6 triliun untuk Program Indonesia Pintar.
Sementara itu, alokasi anggaran untuk guru/dosen/tenaga pendidikan ditetapkan sebesar Rp 178,7 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 19,2 triliun untuk tunjangan profesi guru non-PNS, Rp 68,7 triliun untuk tunjangan profesi guru PNS, Rp 3,2 triliun untuk tunjangan dosen non-PNS, dan Rp 82,9 triliun untuk tunjangan dosen PNS.
"Kemudian juga ada tenaga pendidikan TPD non-PNS pun juga mendapatkan Rp 3,2 triliun, dosen untuk dosen ya, dan dosen PNS dalam hal ini Rp 82,9 triliun sendiri," kata Menteri Keuangan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengkritik alokasi anggaran sektor pendidikan dalam RAPBN 2026 yang tak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan alih-alih mengimplementasikan putusan Mahkamah tekait sekolah tanpa pungutan biaya, Presiden Prabowo justru mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis.
"44,2 persen anggaran dialihkan untuk MBG ketimbang mennjalankan putusan sekolah tanpa dipungut biaya. Ini menabrak konstitusi," kata Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 17 Agustus 2025.
Pada bulan pertama masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kenaikan gaji guru pada 2025. Dalam Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Rawamangun, Jakarta, pada 28 November 2024, ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan kenaikan gaji berlaku bagi semua guru ASN dan non-ASN yang bersertifikat. Guru ASN akan menerima tambahan setara dengan satu kali gaji pokok, sedangkan guru non-ASN bersertifikat akan mendapatkan tambahan Rp 2 juta. Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Kementerian Agama.
Total anggaran kesejahteraan guru pada 2025 mencapai Rp 81,6 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Anggaran ini mencakup 1,93 juta guru bersertifikat pendidik, dengan rencana tambahan bantuan langsung tunai (BLT) bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat.
