1 month ago
23
Jemaah haji mulai tinggalkan Mina menuju hotel masing-masing di Makkah. Foto: Dok. Media Center Haji 2025Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina menilai perlu adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelaksanaan haji. Sebab, sesuai rencana pemerintah, BP Haji akan jadi penyelenggaraan haji 2026.
"Perubahan Perpres ini sangat penting. Kalau Perpres yang lalu Kementerian Agama selaku leading sector-nya, BPH selaku supporting system, maka sekarang karena akan mulai pembahasan BPIH di awal Juli, maka Perpresnya harus diubah, di mana BPH sebagai main pembahasan, kemudian supporting system-nya adalah Kemenag," ujar Selly dalam rapat bersama BP Haji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7).
kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengikuti RDP dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Foto: Youtube/ TVR ParlemenMenurut Selly, perubahan struktur tanggung jawab ini sejalan dengan pelaksanaan tugas BP Haji yang mulai aktif mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sejak tahun ini. Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan anggaran bagi BP Haji agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.
"Dengan apa yang sudah disampaikan BP Haji kepada kami, intinya Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui kaitan dengan adanya tambahan relaksasi Rp 63 miliar dan pergeseran angka dari program kerukunan umat beragama atau KULKB kepada dukungan program manajemen sebesar Rp 9,7 miliar," ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR dari PDIP Selly Andriany Gantina. Foto: Youtube/ TVR ParlemenNamun demikian, Selly mengingatkan bahwa angka anggaran BP Haji saat ini masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan aktual dalam menyelenggarakan ibadah haji. Sebagai perbandingan, ia menyinggung besaran anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag pada tahun sebelumnya.
"Yang perlu menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan kepada Pak Pimpinan beserta BPH bahwa di tahun sebelumnya atau di tahun ini Dirjen PHU saja mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji tahun 2025. Maka untuk persiapan ibadah haji tahun 2026 yang akan datang, seyogyanya anggaran di BPH harus sudah mulai mengikuti apa yang sudah sebelum-sebelumnya ada di Dirjen PHU," tandas dia.
