1 month ago
10
Donald Trump.(Al Jazeera)
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) secara resmi memulai proses pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.300 pegawainya pada Jumat (11/7). Ini sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump untuk merampingkan pemerintahan federal secara besar-besaran.
Menurut laporan AFP, total 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 staf Dinas Luar Negeri telah menerima pemberitahuan pemecatan.
Kebijakan ini mulai dijalankan hanya tiga hari setelah Mahkamah Agung memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan PHK massal terhadap pegawai federal dengan mencabut larangan pengadilan lebih rendah yang sebelumnya menghambat rencana tersebut.
Kebijakan itu menuai reaksi keras dari Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA). AFSA menyebut langkah itu sebagai pukulan telak bagi kepentingan nasional AS.
"Di tengah ketidakstabilan global yang hebat dengan perang yang berkecamuk di Ukraina, konflik antara Israel dan Iran, serta rezim otoriter yang menguji batas-batas tatanan internasional, AS memilih memangkas tenaga kerja diplomatik garda terdepannya," dalam pernyataan AFSA dilansir Sabtu (12/7).
Mereka menegaskan penolakan tegas atas keputusan tersebut.
Departemen Luar Negeri diketahui mempekerjakan sekitar 80.000 orang secara global pada tahun lalu. Sekitar 17.700 di antara mereka bekerja di dalam negeri.
PHK ini merupakan bagian dari strategi Presiden Trump untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan prinsip America First.
Efek dari kebijakan ini diperkirakan akan dirasakan secara luas, termasuk di kalangan diplomat yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan Amerika di tengah rivalitas global, khususnya dengan Rusia dan Tiongkok.
Langkah pemecatan ini telah lama diprediksi. Sejak Februari, Trump meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri dengan arah pemerintahan yang baru.
Pada akhir April, Rubio mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran, termasuk potensi pemangkasan hingga 15 persen staf. Ia juga mengunggah artikel di media sosial X yang mendukung arah kebijakan tersebut.
Trump, dalam masa jabatan keduanya, menegaskan bahwa pemangkasan tenaga kerja federal adalah salah satu prioritas utamanya.
Dia juga membentuk unit khusus bernama Departemen Efisiensi Pemerintah, yang sebelumnya dipimpin oleh Elon Musk, untuk memangkas pengeluaran dan memperkecil ukuran birokrasi di Washington. (I-2)
