1 month ago
10
Marco Rubio.(Al Jazeera)
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mulai memberhentikan lebih dari 1.300 pegawainya sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang sudah lama dirancang. Dilansir USA Today, Sabtu (12/7) pemutusan hubungan kerja (PHK) mencakup 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pejabat dinas luar negeri.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengonfirmasi bahwa proses PHK dimulai pada 10 Juli, saat ia berada di Malaysia. "Tujuan kami adalah melanjutkan rencana yang kami sampaikan kepada Kongres beberapa minggu lalu dan rancang selama berbulan-bulan," ujarnya.
Rencana reorganisasi ini pertama kali diumumkan oleh Rubio pada April lalu, tetapi sempat ditunda setelah seorang hakim federal memblokir pelaksanaannya pada Mei.
Setelah Mahkamah Agung mencabut pemblokiran tersebut pada 8 Juli, pemerintah kembali menjalankan agenda PHK di sejumlah lembaga federal, termasuk Departemen Luar Negeri.
Departemen tersebut mempekerjakan sekitar 80.000 orang secara global pada September lalu, termasuk 14.000 pegawai dinas luar negeri dan 13.000 pegawai negeri sipil. Di antara mereka, sekitar 18.000 bekerja di dalam negeri.
"Dalam bentuknya saat ini, Departemen Luar Negeri membengkak, birokratis, dan tidak mampu menjalankan misi diplomatik esensialnya di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataan 22 April lalu.
Dia menambahkan bahwa selama 15 tahun terakhir, skala dan biaya lembaga ini telah berkembang secara signifikan. Tujuannya, kata Rubio, menciptakan struktur yang lebih efisien dan relevan bagi zaman modern serta memberi manfaat maksimal bagi para pembayar pajak.
"Fungsi-fungsi khusus wilayah akan dikonsolidasikan untuk meningkatkan fungsionalitas, kantor-kantor yang berlebihan akan dihilangkan, dan program-program nonstatuta yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional inti Amerika akan dihentikan," tulisnya.
Namun, langkah ini memicu kecaman dari kalangan Demokrat. Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire, mewakili Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengkritik kebijakan ini sebagai pemotongan menyeluruh dan tanpa pandang bulu yang dapat membahayakan posisi Amerika Serikat di tengah berbagai krisis global.
"Ada konflik aktif dan krisis kemanusiaan di Ukraina, Sudan, Gaza, Haiti, dan Myanmar, untuk menyebutkan beberapa di antaranya. Sekaranglah saatnya untuk memperkuat posisi diplomatik kita, bukan melemahkannya," bunyi pernyataan resmi.
Dalam dokumen yang diserahkan ke Kongres pada Mei lalu, Departemen Luar Negeri bahkan mengusulkan pengurangan hampir 1.900 pegawai. Selain itu, diperkirakan sebanyak 1.575 pegawai lain akan mengundurkan diri secara sukarela dalam waktu dekat.
Joshua Shifrinson, pengajar di Fakultas Kebijakan Publik Universitas Maryland dan peneliti senior di Cato Institute, mempertanyakan konsistensi kebijakan ini dengan visi luar negeri pemerintahan Trump.
"Semua ini sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Tampaknya hal ini bertentangan dengan yang diinginkan dan mungkin dibutuhkan negara ini ke depan, bahkan bertentangan dengan yang diinginkan pemerintah sendiri dalam kebijakan luar negeri," pungkasnya. (I-2)
