1 month ago
14
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali memperkuat upaya transisi energi dengan mencanangkan pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu tonggak pentingnya adalah peluncuran Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan yang digelar di Sanur, Selasa (15/7/2025).
Peta jalan ini disusun oleh Pemprov Bali bersama Institute for Essential Services Reform (IESR), sebagai bagian dari komitmen menuju Bali Net-Zero Emission (NZE) 2045 yang telah dideklarasikan sejak 4 Agustus 2023. Salah satu langkah konkret dalam peta jalan tersebut adalah rencana mewujudkan sistem kelistrikan 100 persen energi terbarukan di Nusa Penida pada 2030, sebelum diterapkan secara menyeluruh di Bali.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bali, Ida Bagus Setiawan, menyebutkan kondisi ketenagalistrikan Bali saat ini sangat rentan. Bali ditopang pembangkit dengan kapasitas sekitar 1.500 MW, menghasilkan daya 1.400-an MW, dengan beban puncak mencapai 1.200-an MW. Pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi, 7–8 persen per tahun, membuat cadangan daya kurang dari 30 persen.
“Sebagai provinsi kepulauan dengan ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar, Bali menghadapi risiko keamanan energi. Itulah mengapa kemandirian energi sangat penting. Peta Jalan Ketenagalistrikan Bali NZE 2045 memiliki peran penting sebagai langkah strategis dalam merancang upaya transisi energi Bali secara terarah dan terukur,” ujar Ida Bagus dalam keterangan resmi IESR, dikutip pada Rabu (16/7/2025).
Ia berharap peta jalan ini menjadi acuan dalam mempercepat pemanfaatan energi bersih dan mendorong kemandirian energi di Bali.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai Bali memiliki peluang besar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang disuplai sepenuhnya oleh energi terbarukan. Ia menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan target tersebut.
“Selain dikenal sebagai destinasi utama pariwisata lokal dan mancanegara, transisi energi di Bali juga akan menginspirasi banyak pulau di Indonesia untuk mentransformasi sistem kelistrikannya,” kata Fabby.
IESR juga mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota, untuk menjadikan energi bersih sebagai dasar pembangunan. Menurut Fabby, gagasan “Bali Mandiri Energi” melalui PLTS atap yang diinisiasi Gubernur Koster perlu didukung.
PLN juga didorong menyelaraskan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan visi Bali 100 persen EBT, melalui percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, integrasi jaringan pintar (smart grid), dan kerja sama dengan pengembang energi hijau.
Fabby menyebut dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan platform pembiayaan seperti Danantara, penting untuk mendorong transisi energi di daerah. Bentuk dukungan yang dibutuhkan antara lain insentif, kerangka kebijakan, dan pendanaan berkelanjutan.
Kajian IESR menunjukkan bahwa 76 persen kapasitas pembangkit listrik di Bali saat ini (total 1.461 MW) masih berasal dari energi fosil, yakni pembangkit gas sebesar 688 MW dan batu bara 380 MW.
Namun, potensi energi terbarukan Bali sangat besar. IESR mencatat potensi teknis mencapai 22,04 GW, yang terdiri dari energi surya 21 GW, angin 515 MW, dan panas bumi 127 MW. Jika dimanfaatkan optimal, Bali diproyeksikan dapat memenuhi seluruh kebutuhan listrik sebesar 44,71 TWh pada 2045 hanya dari EBT.
Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, mengatakan bahwa transisi menuju sistem 100 persen EBT pada 2045 memerlukan perencanaan matang dan investasi dalam skala besar.
“Inti dari semuanya membutuhkan investasi miliaran dolar Amerika Serikat,” ujar Alvin.
