BP Taskin-BGN Sasar Kopdes Merah Putih Bantu Realisasi 8.000 Dapur MBG di 3T

Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin bersama Badan Gizi Nasional (BGN), menargetkan percepatan pembangunan 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan melibatkan berbagai elemen lokal, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Zaidirina, mengaku tengah menyusun payung hukum program tersebut. Salah satu pilar utamanya adalah membangun ekosistem industri berbasis kerakyatan melalui skema Semi-Crossroad Supply Chain (SCLSC).

“Kebetulan (keterlibatan) Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura itu ada program pangan makan bergizi, jadi itu nanti kita akan kolaborasikan. Juga nanti ada (keterlibatan) Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), ada bisa melalui Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zaidirina dalam konferensi pers Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Lanjutan antara BP Taskin dan BGN di Jakarta Pusat, Selasa (22/7).

Zaidirina mengatakan, Pembangunan 8.000 dapur MBG di Wilayah 3T ini akan menggerakkan masyarakat miskin untuk memproduksi dan mengkonsumsi bahan pangan dengan harga pokok produksi. Pemerintah juga menargetkan dapur-dapur tersebut bisa menjadi pusat distribusi pangan bergizi dan terjangkau.

“Intinya adalah kita membuat industri yang dilaksanakan oleh rakyat miskin, kemudian dimanfaatkan, dikerjakan oleh mereka, dan hasilnya pun dibeli, dimanfaatkan oleh rakyat miskin dengan harga pokok produksi. Tidak ada harga tambahan,” tambah Zaidirina.

Kemudian dalam kesempatan yang sama, Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran, menyebut bahwa upaya pembangunan 8.000 dapur sudah mulai berjalan, termasuk 1.000 unit yang dikerjakan BP Taskin.

“Untuk saat ini sedang menuju ke sana (penyelesaian). Dan (target) BP Taskin yang 1.000 juga include di dalam 8.000 itu. Jadi untuk pasokan-pasokannya juga sudah mulai disiapkan. Tidak serta-merta disiapkan terus bahan pasoknya tidak ada,” kata Suardi.

Suardi menambahkan, koordinasi dengan kepala desa dan kecamatan telah dilakukan agar target 8.000 dapur bisa dicapai. Selain itu, Perum BULOG disebut telah menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai dukungan pasokan bahan pokok ke dapur.

BP Taskin dan Badan Gizi Nasional dalam penandatanganan perjanjian kerja sama lanjutan di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan

“Nanti akan diberdayakan (melalui) Koperasi-koperasi Merah Putih itu, termasuk Bumdes-bumdes dan distributor-distributor yang lain. Sehingga InsyaAllah apa yang menjadi tujuan mulia ini pasti tercapai,” tutur Suardi.

Sebelumnya, BP Taskin menggandeng BGN menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membangun 1.000 dapur SPPG di wilayah 3T serta kantong-kantong kemiskinan. Adapun 1.000 tersebut merupakan bagian dari target pembangunan dapur BGN itu sendiri, yaitu 8.000 dapur.

Program tersebut menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil yang tinggal di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap persoalan gizi.

“Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bermaksud khusus bekerja sama dari BGN, khusus di tempat-tempat kantong kemiskinan yang berada, anak-anak sekolah di daerah 3T, ibu-ibu hamil di daerah 3T, anak-anak sekolah di kantong-kantong kemiskinan,” ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam agenda penandatanganan di kantornya, dikutip Selasa (22/7).

Kata Budiman, pembangunan 1.000 SPPG dari BP Taskin ini menjadi fokus awal karena karakteristik wilayah 3T yang menantang secara geografis dan jumlah penduduk yang tidak merata. Maka dari itu, kata dia, penyesuaian jumlah penerima manfaat dan skala pembangunan akan dilakukan sesuai kebutuhan lapangan.

“Kalau 3T kan kadang-kadang jarang penduduk, mungkin sizenya, ukurannya, jumlah penerimanya akan disesuaikan, dan juga ukuran SPPG-nya juga akan disesuaikan,” jelasnya.