1 month ago
9
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(MI/Sugeng Sumariyadi)
KONDISI darurat tengah dialami Jawa Barat dalam hal pendidikan. Angka putus sekolah di provinsi ini sangat tinggi.
Karena itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil kebijakan setiap sekolah di tingkat SMA dan SMK, khususnya sekolah negeri, diizinkan menerima siswa hingga maksimal 50 orang dalam satu rombongan belajar atau kelas. Jumlah ini lebih besar dari idealnya rombongan belajar yang biasanya diisi 30-35 anak per kelas.
Kebijakan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah.
"Jika di suatu lingkungan sekolah banyak siswa yang seharusnya sekolah tapi kemampuan ekonominya rendah dan terancam putus sekolah jika tidak diterima di sekolah negeri, saya izinkan jumlah satu rombongan belajar bisa mencapai 50 orang. Daripada tidak sekolah, mereka harus dan lebih baik sekolah," jelasnya, Kamis (3/7).
Kondisi saat ini, lanjut dia, tergolong darurat. Karena itu, kebijakan menambah jumlah maksimal satu rombongan belajar adalah upaya untuk mengatasinya.
Dedi menjanjikan kebijakan ini hanya untuk saat ini, karena tergolong darurat. Pada tahun ajaran berikutnya, Pemprov Jawa Barat berkomitmen membangun banyak ruang kelas baru, sehingga jumlah rombongan belajar bisa turun kembali ke jumlah ideal, yakni 30-35 siswa per kelas.
"Ini darurat. Daripada tidak sekolah, mereka nongkrong di pinggir jalan dan berbuat hal yang tidak baik, lebih baik mereka sekolah, walau kondisinya sederhana," tegasnya.
Dia menegaskan negara harus meminta rakyatnya bersekolah. Negara tidak boleh menelantarkan warga sehingga tidak bersekolah. Jangan sampai warga mendaftar untuk sekolah, tapi negara tidak mampu memfasilitasinya.
"Saya Gubernur Jabar yang harus bertanggung jawab untuk anak-anak Jabar. Saya tidak ingin anak Jabar putus sekolah," tandasnya. (SG/E-4)
