1 day ago
2
LEMBAGA pemantau media sosial Drone Emprit menganalisis aksi demonstrasi rakyat yang menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Agustus lalu. Drone Emprit menemukan gagasan pembubaran lembaga legislatif itu rupanya sudah muncul jauh sebelum aksi demonstrasi di gedung DPR berlangsung.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Direktur Eksekutif Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan narasi pembubaran DPR kerap muncul dalam percakapan publik setiap ada pemberitaan negatif tentang parlemen. Dalam analisis data yang dilakukan pada 10-26 Agustus 2025, gagasan pembubaran DPR pertama kali mengemuka di platform sosial media X dan YouTube pada 15 Agustus 2025.
Narasi pembubaran lembaga legislatif itu juga muncul di berbagai platform sosial media lain. Seperti Facebook dan Instagram pada 19 Agustus, hingga TikTok pada 22 Agustus 2025.
Fahmi berujar ada indikasi keterlibatan kelompok pendengung yang meramaikan percakapan gagasan pembubaran DPR di media sosial. "Hal ini menimbulkan diskusi publik apakah akun-akun tersebut menunggangi atau justru menciptakan gelombang protes di media sosial," ujar Fahmi dalam keterangannya pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Selain itu, dia menemukan narasi pembubaran DPR ditengarai lantaran sentimen publik terhadap legislator. Fahmi mengatakan masyarakat tidak puas dengan kinerja DPR sehingga menimbulkan krisis kepercayaan.
Protes publik kepada DPR, ujar dia, disebabkan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan padahal kinerjanya dinilai tidak optimal. Kemarahan publik juga disebabkan respons sejumlah anggota DPR yang arogan dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
"Seruan pembubaran DPR diposisikan sebagai solusi drastis karena dianggap lembaga ini tidak mewakili rakyat," ujarnya.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur mengatakan keinginan publik yang menuntut pembubaran DPR dapat diartikan sebagai sinyal bahwa masyarakat tidak suka dengan kinerja lembaga legislatif itu. Meski DPR pernah dibubarkan di era pemerintahan Presiden Sukarno, dia mengatakan hal itu sulit dilakukan di masa sekarang.
"Secara target pembubaran DPR dirasa sulit karena itu bangunan utuh dari konstitusi," ucapnya pada Selasa, 26 Agustus 2025.
