KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, kembali menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal untuk periode 2025–2030. Meski sempat tersangkut kasus korupsi dan dijatuhi hukuman, Hasto tetap menjadi sosok yang mendapat kepercayaan penuh dari Megawati.
“Itu merupakan pesan tegas dari Megawati. Kami siap melawan kekuasaan yang bersifat menindas,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Terkait regenerasi posisi sekjen, Deddy menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan PDIP. Ia berpendapat partai saat ini memerlukan figur dengan kepemimpinan yang matang untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bidang pemerintahan, penegakan hukum, maupun dalam menjaga supremasi sipil.
Senada dengan Deddy, Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Ganjar Pranowo, menyebut penunjukan kembali Hasto sebagai sekjen didorong oleh dinamika politik eksternal yang terus berubah. Menurutnya, kondisi yang kian dinamis membuat partai politik harus mengambil langkah secara cepat. “Saat ini tengah terjadi turbulensi politik, sehingga situasinya tidak berjalan normal,” ujar Ganjar pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Ia menambahkan, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang dari Megawati Soekarnoputri. “Saya yakin Ibu Megawati sudah memperhitungkan kondisi ini dengan seksama,” katanya.
Karier politik Hasto berawal dari perannya sebagai tukang ketik dalam rapat-rapat partai. Pada 2004, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur dan menempati Komisi VI. Selama menjadi legislator, ia terlibat dalam penyusunan sejumlah undang-undang penting, seperti UU Penanaman Modal (2007) serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).
Hasto juga tercatat sebagai salah satu pengusul hak angket terkait isu-isu besar, antara lain penolakan impor beras dan kebijakan kenaikan harga BBM.
Kariernya di PDIP semakin menanjak ketika pada 2014 ia dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal menggantikan Tjahjo Kumolo yang saat itu ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Posisi tersebut kemudian dikukuhkan dalam Kongres IV PDIP pada 2015.
Keberhasilan PDIP meraih kemenangan dalam Pemilu 2019 serta dominasinya di sejumlah Pilkada membuat Hasto kembali dipercaya sebagai Sekjen untuk periode 2019–2024, menjadikannya satu-satunya Sekjen PDIP yang menjabat dua periode berturut-turut.
Dalam arena politik elektoral, Hasto memainkan peran krusial, antara lain dalam kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Di Pilpres 2014 dan 2019, ia berperan sebagai penggerak utama koordinasi politik untuk mendukung kemenangan Jokowi, baik melalui perannya sebagai Juru Bicara Tim Sukses maupun Sekretaris Tim Kampanye Nasional.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai keputusan Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP bukanlah hal yang mengejutkan. Menurutnya, hal tersebut sudah dapat diprediksi sejak awal karena Megawati memang tidak berencana mengganti Hasto.
“Sejak awal sudah bisa ditebak. Ketika Ibu Megawati merangkap posisi ketua umum sekaligus sekjen, itu menjadi sinyal bahwa jabatan tersebut memang sudah dipersiapkan untuk Hasto,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.
Hendri menambahkan, tanda-tanda itu terlihat jelas dari konsistensi Megawati yang selalu menunjukkan kepercayaan penuh kepada loyalisnya, termasuk kepada Hasto, meskipun ia pernah terseret dalam kasus hukum.
Daftar Sekjen PDIP dari Masa ke Masa
1. Alexander Litaay, periode 1999–2000.
2. Soetjipto Soedjono, periode 2000–2005.
3. Pramono Anung, periode 2005–2010.
4. Tjahjo Kumolo, periode 2010–2015.
5. Hasto Kristiyanto, periode 2015–sekarang.