INFO NASIONAL - Salah satu pemikiran Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo masih dianggap relevan hingga saat ini. Gagasan ayah Presiden Prabowo Subianto itu mengenai pendekatan intervensi aktif pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Konsep tersebut menekankan bahwa pasar saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan.
Pemerintah harus menjadi motor penggerak utama. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah adalah potensi besar yang tak boleh disia-siakan. Kondisi ini sangat memungkinkan Indonesia membangun industri dari hulu ke hilir, dari bahan baku hingga produk jadi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mengembangkan industri pengolahan bahan mentah seperti pertambangan, pertanian, untuk menciptakan nilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan lapangan kerja, sudah semestinya menjadi prioritas. Hilirisasi yang kini gencar digaungkan menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi pemerintah pusat juga pemerintah daerah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Tak terkecuali Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dipimpin Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Pasangan ini resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong pembangunan ekonomi melalui beberapa aspek yang tercantum dalam visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau peluncuran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kompleks Pesantren IPICBS Riau, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pada Selasa, 10 Juni 2025. DOK. PEMKOT PEKANBARU
Program prioritasnya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing melalui peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan dan kesehatan. Berikutnya penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Lalu pembangunan infrastruktur dan tata ruang melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar termasuk jalan, jembatan, transportasi publik, air bersih, sanitasi, dan listrik. Termasuk di sini penataan ruang dan lingkungan hidup yang jelas dan berkelanjutan agar pembangunan ekonomi selaras dengan potensi wilayah serta meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.
Program prioritas lainnya yakni reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan cara peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Melalui reformasi inilah pelayanan publik seperti birokrasi yang efektif untuk mempercepat proses perizinan, memudahkan investasi, dan meningkatkan kepercayaan publik, yang akan mendukung iklim ekonomi tumbuh dengan cepat dan sehat.
“Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau mengembangkan sektor-sektor unggulan yang dipaparkan dalam RPJMD Kota Pekanbaru tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya pasif, tetapi aktif menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
Agus menjelaskan, penyusunan RPJMD Pekanbaru berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD provinsi. Hal ini menunjukkan peran pemerintah kota sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sesuai mekanisme, sekaligus mencerminkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan dari atas ke bawah berjalan dengan baik.
Begitu pula dengan Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung sepenuhnya Program Makan Bergizi Gratis, yang diawali pada 14 Januari 2025 di beberapa sekolah di Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tuah Madani.
Dapur umum di Kecamatan Tuah Madani telah melayani sekitar 3.010 siswa di 8 sekolah. Sementara itu di Marpoyan Damai melayani 2.010 siswa di 3 sekolah. Program Makan Bergizi Gratis berikutnya berlangsung pada 10-20 Juni 2025. Wali Kota Agung juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Presiden Prabowo.
“Program ini merupakan langkah luar biasa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga di Provinsi Riau,” katanya. Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Pekanbaru pada mulanya menggunakan Gedung Abiseka. Ke depan pemerintah kota bersama pemerintah pusat akan membangun kompleks pendidikan permanen di kawasan Tenayan Raya dengan nilai investasi Rp 150 miliar.
Program Sekolah Rakyat ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru merupakan rintisan, yang selanjutnya akan didirikan sekolah serupa di seluruh Provinsi Riau. Mengenai program Kesehatan, Agung Nugroho menambahkan, “Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas juga akan dilakukan di Pekanbaru.
Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau di Kecamatan Binawidya akan memberikan pelayanan khusus bagi penderita penyakit risiko tinggi seperti jantung, stroke, ginjal dan kanker.” Program strategis nasional lainnya adalah pembangunan Jaringan Gas Perkotaan sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan akses gas bumi ke rumah tangga melalui jaringan pipa.
Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif energi yang lebih murah, bersih, dan aman bagi masyarakat. Selain jarigan gas, kata Agung, pembangunan jalan tol terintegrasi yakni Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru, Jalan Tol Pekanbaru–Padang, serta Jalan Tol Pekanbaru–Rengat–Jambi. Sinergi antara daerah dan pusat baik juga dalam program hilirisasi. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan kota secara keseluruhan.
Enam Kebijakan untuk Rakyat
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho
DI BAWAH kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, manfaat dari sejumlah kebijakan pembangunan sudah dirasakan oleh masyarakat. Pertama kebijakan penurunan tarif parkir tepi jalan umum terhitung sejak 20 Februari 2025. Dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 diharapkan pelayanan parkir di Kota Pekanbaru menjadi lebih tertib, terjangkau, dan nyaman.
Kedua kebijakan Mobil AMAN (Administrasi Mudah, Amanah, dan Nyaman). Inilah inovasi pelayanan administrasi kependudukan keliling dihadirkan untuk memudahkan masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor. Layanan ini menyediakan perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, perkawinan, kematian, serta surat pindah dalam format PDF.
Ketiga kebijakan Mobil Pak AMAN (Pangan Keliling Andalan, Murah, dan Amanah). Inovasi mobil keliling ini merupakan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pokok dengan harga terjangkau. Seperti beras, telur, minyak goreng, cabai, yang didistribusikan langsung kepada masyarakat. Program ini selain menyediakan pangan murah juga untuk menjaga kestabilan harga.
Keempat kebijakan revolusi pengelolaan sampah. Selain menyerahkan pengelolaan sampah ke RT/RW, pemerintah kota juga melakukan penertiban taman kota, serta perbaikan lampu jalan. Gerakan “Serbu Sampah: Satu Aksi Kecil, Dampak Besar untuk Kota Pekanbaru” menjadi salah satu upaya menuntaskan permasalahan sampah yang dicanangkan dalam Program 100 Hari Kerja.
Kelima kebijakan Trans Metro untuk pelajar. Layanan Trans Metro Pekanbaru kini gratis bagi pelajar SD sampai SMA, cukup menunjukkan kartu pelajar atau seragam sekolah.
Keenam, pengembangan infrastruktur. Di antaranya prioritas untuk perbaikan jalan rusak, pembangunan rumah layak huni 42 unit serta rehabilitasi 12 unit, lengkap dengan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan drainase.(*)