Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkap bahwa pejabat kementeriannya terjebak dalam aksi demonstrasi yang mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 25 Agustus 2025. Bima mengatakan identitas pejabat itu ialah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya.
"Sedianya Pak Irjen juga akan menuju ke sini, tapi masih kesulitan mencari pintu masuk," kata Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Politikus PAN itu menyampaikan informasi tersebut ketika hendak memaparkan hasil pengawasan Kemendagri terhadap kemandirian fiskal daerah di Indonesia. Bima berharap Sang Made bisa segera menyusulnya di ruang rapat Komisi II DPR.
"Mudah-mudahan beliau menemukan pintu masuk untuk kembali bersama kita," tutur dia.
Bima juga menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun berhalangan hadir. Alasannya karena mantan Kapolri itu mengikuti agenda koordinasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 15.15 WIB itu masih berlangsung hingga pukul 17.15 WIB. Anggota legifalatif tetap melanjutkan kegiatan rapat seperti biasa kendati ratusan massa sempat mengepung gedung DPR dari siang hingga sore ini.
Semula, massa aksi berunjuk rasa di gerbang depan DPR. Berdasarkan pengamatan Tempo, polisi mulai menembakkan gas air mata sekitar pukul 13.10 WIB saat massa mulai memadati area depan gedung DPR. Imbas tembakan tersebut, massa berlarian ke arah Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, hingga menyeberangi Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.
Di tengah kekacauan, beberapa pengunjuk rasa yang terdiri atas anak muda terinjak-injak ketika berusaha menjauhi kepulan gas air mata yang mulai menyebar. Pada pukul 15.00 WIB, massa aksi pindah ke gerbang pancasila di belakang DPR. Mereka mulai berorasi di atas mobil komando.
Salah satu pemicu demonstrasi hari ini ditengarai lantaran kenaikan pendapatan anggota DPR periode 2024-2029 yang signifikan. Sebanyak 580 legislator memperoleh gaji bersih kurang lebih Rp 100 juta saban bulan.
Pendapatan yang melonjak itu dikarenakan anggota DPR mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Masyarakat mempertanyakan besarnya pendapatan anggota DPR, padahal kinerjanya selama ini dinilai minim.
Kemarahan masyarakat menjadi-jadi ketika sejumlah anggota DPR justru tidak mengindahkan aspirasi tersebut. Belakangan juga muncul wacana membubarkan DPR yang digulirkan masyarakat.
Aksi demonstrasi di depang gedung DPR mulai ricuh pada siang hari. Sejumlah demonstran yang mengikuti aksi bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia" di depan gedung DPR itu terlibat bentrok dengan aparat keamanan.