1 month ago
9
Ilustrasi(Antara)
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda Sumatra Barat. Lebih dari 200 hektare lahan terbakar sejak Mei hingga pertengahan Juli 2025. Jumlah area karhutla itu tersebar di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Limapuluh Kota, Solok, Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, dan Pasaman. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat di beberapa titik, khususnya di Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Rudy Rinaldy, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah pelaksanaan modifikasi cuaca guna menciptakan hujan buatan.
“Modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang kami diskusikan bersama BMKG dan BNPB. Namun, biayanya cukup besar, sehingga sulit jika hanya mengandalkan anggaran dari provinsi atau BPBD,” ujar Rudy, Selasa (22/7).
Selain mengandalkan dukungan dari Dinas Kehutanan yang telah menyediakan sejumlah peralatan, Rudy menyebutkan BPBD setempat juga meminta bantuan dari sejumlah unit pemadam kebakaran kabupaten/kota. Bantuan berupa suplai tangki air turut dikirimkan ke lokasi-lokasi terdampak.
“Kita sudah suplai tangki air dan minta bantuan Damkar dari kabupaten/kota. Seperti kemarin di Limapuluh Kota, api berhasil dipadamkan pada sore hingga malam hari,” tambahnya.
Puncak Musim Kemarau dan Ancaman Pemukiman
BMKG sebelumnya telah memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga Agustus 2025. Cuaca panas ekstrem dan hari tanpa hujan yang cukup panjang menyebabkan titik panas (hotspot) di sejumlah lokasi berubah menjadi titik api (firespot), memperbesar risiko karhutla.
“Beberapa titik karhutla sudah mendekati wilayah pemukiman, terutama di kawasan Harau, Limapuluh Kota. Karena itu, kita pasang perimeter pengaman agar api tidak menjalar ke permukiman,” jelas Rudy.
Pihak BPBD juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Rudy menyebut, meski ada indikasi pembakaran oleh warga, namun tidak ada laporan resmi yang masuk, sehingga sulit untuk diproses secara hukum.
“Kita minta warga yang buka lahan pertanian atau kebun agar tidak menggunakan api. Ada indikasi pembakaran, tapi karena tidak ada laporan resmi, kasusnya belum bisa ditindaklanjuti,” tegas Rudy.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan partisipasi semua pihak. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat ikut menjaga dan mengawasi lingkungan sekitarnya.
“Karhutla bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Semua pihak, termasuk masyarakat, harus ikut menjaga dan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini menyangkut keselamatan bersama,” pungkasnya. (YH/E-4)
