1 month ago
17
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, mengungkapkan adanya peningkatan pesat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di paruh pertama tahun 2025.
Hal itu diungkapkan Arifah usai melakukan rapat tingkat menteri perihal masalah tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (9/7).
Arifah mengatakan, rapat tingkat menteri digelar menyusul peningkatan tajam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menyebut, jajaran kementerian berdiskusi bersama mengenai Inpres Nomor 5 Tahun 2014.
"Kita ada rapat tingkat menteri untuk berdiskusi bersama Inpers tentang Gerakan Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak," kata Arifah.
Arifah kemudian memaparkan data laporan mengenai kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Ia menjelaskan, sepanjang Januari hingga 14 Juni 2025, ada sekitar 11.800 pelaporan yang masuk di Kementerian PPPA. Terbanyak mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.
"Kemudian sampai 7 Juli itu sudah ada di angka 13 ribu. Artinya dalam waktu dua Minggu lebih, jumlah kasus yang terlaporkan sudah di atas 2 ribu. Dan ini kasus terbanyak adalah kekerasan seksual, korbannya yang paling banyak adalah perempuan," ujarnya.
Ilustrasi kekerasan pada anak. Foto: Master1305/ShutterstockParahnya, Arifah mengatakan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak terjadi di rumah tangga.
"Lokasi terjadinya paling banyak di rumah tangga," ucapnya.
Arifah menuturkan, berdasarkan analisis Kementerian PPPA, diketahui ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertama adalah pola asuh dalam keluarga.
"Yang kedua, penggunaan gadget yang tidak bijaksana. Karena dari beberapa kekerasan yang dialami atau dilakukan kepada anak-anak hampir sebagian besar penyebabnya atau sumbernya dari pengaruh medsos atau gadget," kata Arifah.
Sementara poin ketiga penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah faktor keluarga. Ia mengajak pihak lain untuk ikut bekerja sama, karena KemenPPPA tak bisa menangani kasus perempuan dan anak sendiri.
"Dari tiga faktor ini, kami merasa kami harus bergandengan tangan. Karena kementerian kami tidak terlalu kuat merangkul perempuan-perempuan Indonesia," terangnya.
