Kepala Daerah Dilarang Flexing, Minta Fokus Atasi Inflasi dan Kondusifitas

Lampung Geh, Bandar Lampung — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan agar kepala daerah di seluruh Indonesia mengutamakan langkah proaktif dalam menghadapi inflasi dan dinamika sosial pasca gelombang aksi mahasiswa serta masyarakat. Ia meminta kepala daerah untuk menunda kegiatan seremonial yang terkesan boros, menghindari flexing kemewahan, serta memastikan pejabat dan keluarga menjalani gaya hidup sederhana. “Pejabat jangan ke luar negeri dulu, tetaplah berada di daerah mengendalikan kondisi bersama Forkopimda,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Nasional dan Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Senin (2/9). Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, bersama jajaran perangkat daerah dan Forkopimda. Pada kesempatan itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan inflasi nasional Agustus 2025 sebesar 2,31 persen (y-on-y), menurun dibanding Juli sebesar 2,37 persen. Dari 38 provinsi, 27 di antaranya mencatat deflasi, termasuk Lampung yang mencatat deflasi 1,47 persen dengan Kota Bandar Lampung menjadi deflasi tertinggi di Sumatera sebesar 1,81 persen. Secara tahunan, inflasi Lampung hanya 1,05 persen, terendah di Sumatera. Selain inflasi, rapat juga membahas dinamika sosial setelah tercatat 107 titik aksi unjuk rasa di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025. Tito mengapresiasi Lampung yang mampu menjaga situasi kondusif. “Terima kasih kepada kepala daerah yang sudah melaksanakan langkah-langkah proaktif sesuai arahan. Yang belum, segera laksanakan,” ujarnya. Lebih lanjut, Mendagri meminta kepala daerah memperkuat koordinasi Forkopimda, berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, serta menggelar doa lintas agama. Program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial juga harus digencarkan untuk meredam keresahan masyarakat. Tito menekankan, kebebasan berpendapat dijamin undang-undang maupun Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), namun penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan secara anarkis. “Untuk daerah yang mengalami kerusakan fasilitas umum akibat aksi agar segera melakukan perbaikan, agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi kembali normal serta tidak menimbulkan trauma sosial,” katanya. Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi publik kepala daerah dilakukan dengan bahasa yang sederhana, santun, dan tidak menyinggung masyarakat. “Hidup sederhana, fokus bekerja, dan jangan memamerkan kemewahan,” pesan Tito. (Cha/Ansa)