2 days ago
2
Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.(MI/RAMDANI)
Distribusi anggota DPR perempuan di alat kelengkapan dewan (AKD) dinilai tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan angka kuota. Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI) Anna Margaret Lumban Gaol mengatakan, keterwakilan perempuan harus menyentuh posisi strategis agar memiliki daya kendali dalam proses legislasi.
"Tidak cukup hanya membuka akses, tapi juga memastikan kendali atau kontrol dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan," ujarnya dalam diskusi media bertajuk Afirmasi & Meritokrasi: Menjamin Keterwakilan Perempuan Parlemen di Pimpinan dan Keanggotaan AKD secara daring, hari ini.
Menurut Anna, konsep afirmasi perlu dibedakan antara peningkatan dan penguatan. Peningkatan menyangkut jumlah perempuan yang dicalonkan dan terpilih, sedangkan penguatan berkaitan dengan posisi dan pengaruh politik yang nyata. "Artinya kebutuhan mendorong minimum 30% perempuan di unsur pimpinan AKD ini jadi satu prasyarat ketika kita sungguh-sungguh bicara afirmasi," kata dia.
Anna mencontohkan, kehadiran perempuan di kursi pimpinan AKD terbukti memengaruhi lahirnya kebijakan penting. UU PKDRT tahun 2004, UU Pemilu 2007 yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu, serta UU Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 adalah beberapa produk legislasi yang lahir ketika ada perempuan di posisi kunci.
Ia menambahkan, keterlibatan perempuan juga berpengaruh pada isu-isu yang tidak semata identik dengan isu perempuan. Misalnya, UU Partai Politik 2008 yang mengatur kewajiban 30% perempuan dalam kepengurusan partai hingga UU Perlindungan Data Pribadi 2022.
Namun, menurut Anna, capaian itu masih jauh dari cukup. Sebab, Indonesia belum pernah mencapai angka kritis 30% keterwakilan perempuan di DPR. Padahal, angka tersebut menjadi ukuran minimal agar perempuan bisa benar-benar memengaruhi arah kebijakan.
Kondisi menurutnya kian kompelks lantaran komitmen partai politik kerap lemah. Data CWI menunjukkan, meski pada masa pencalonan partai memenuhi syarat 30% perempuan, angka itu merosot setelah restrukturisasi pascapemilu. "Secara angka memenuhi checklist 30%. Tapi ternyata angka itu tidak menjamin ada daya pada perempuan," ujar Anna.
Lebih jauh, ia menilai komitmen partai baru tumbuh jika ada sanksi administratif. Sebaliknya, tanpa ancaman regulasi, keterwakilan perempuan kerap dipinggirkan. "Upaya peningkatan keterwakilan perempuan yang mengandalkan komitmen partai ternyata tanpa adanya sanksi administratif itu lemah sekali," tambahnya.
Meski demikian, tren dukungan publik terhadap politisi perempuan terus meningkat. Data CWI menunjukkan jumlah suara pemilih untuk caleg perempuan naik konsisten sejak 2009.
Karena itu, ia menolak alasan budaya yang kerap dipakai untuk menunda afirmasi. Anna menegaskan, keterwakilan perempuan di DPR bukan sekadar angka atau perebutan kursi, melainkan upaya untuk memastikan perempuan memiliki daya untuk bernegosiasi secara signifikan dalam menentukan proses pembuatan kebijakan. (Mir/P-1)
