1 day ago
2
MANTAN Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia atau SKSG UI Athor Subroto menggugat Rektor UI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan informasi yang tertera pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Athor mendaftarkan gugatan tersebut pada Kamis, 5 Juni 2025. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 189/G/2025/PTUN.JKT.
Dalam SIPP, penggugat meminta agar pengadilan menyatakan batal Surat Keputusan Rektor UI Nomor 475/SK/R/UI/2025 tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Athor Subroto dengan Nomor Urut Pegawai 0607050201. Selain itu gugatan meminta agar putusan pengadilan memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor UI tersebut.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Poin empat dalam gugatan yang tertera dalam SIPP itu meminta pengadilan untuk memerintahkan tergugat atau Rektor UI untuk merehabilitasi nama baik dan keadaan penggugat atas nama Athor Subroto. “Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dal perkara ini,” demikian tertulis dalam isi gugatan dikutip pada Senin, 25 Agustus 2025.
Saat ini persidangan sudah di tahap pembuktian para pihak dan saksi tergugat. Persidangan terakhir dilaksanakan para Selasa, 26 Agustus 2025.
Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, Athor yang juga pernah menjadi ko-promotor disertasi Bahlil Lahadalia itu sempat mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Rektor UI. Surat tersebut ditujukan karena dirinya tidak terima atas sanksi yang diberikan Rektor UI soal polemik S3 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
"Seharusnya dalam SK Rektor 475 wajib disebutkan pelanggaran apa yang telah saya lakukan menurut Perrektor UI 4/2024 hingga dikenai sanksi sedemikian rupa. Apakah pelanggaran tersebut adalah pelanggaran berat, sedang, atau ringan?" tertulis dalam surat yang tertanggal 18 Maret 2025 itu. Surat ini dikirimkan Athor kepada Tempo pada Jumat, 21 Maret 2025.
Dalam SK Nomor 475, ia dijatuhi sanksi berupa larangan mengajar, membimbing mahasiswa baru dan menguji mahasiswa di luar bimbingannya selama tiga tahun. Selain itu, ia dikenai penundaan kenaikan pangkat, golongan atau jabatan akademik serta dilarang menduduki jabatan struktural atau manajerial dalam kurun waktu yang sama. Sebagai tambahan, ia diwajibkan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada UI dan masyarakat.
Oleh karena itu, Athor menuntut dan berharap Rektor UI dapat mempertimbangkan serta mencabut SK tersebut. Menurut dia, proses dalam penetapan sanksi harus dilakukan dengan adil dan berimbang, apalagi ini menyangkut karier dan kehidupan seseorang.
Sebagai pihak yang digugat, Rektor UI melalui Kepala Humas UI Arie Afriansyah mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “UI menghormati jalannya proses hukum dan telah atau akan memenuhi permintaan pengadilan jika diperlukan,” ucap Arie melalui pesan tertulis kepada Tempo pada Senin, 25 Agustus 2025.
Tempo telah berupaya menghubungi Athor untuk alasan di balik gugatannya terhadap Rektor UI. Namun, hingga berita ini ditulis, Athor belum memberikan respons.
