1 month ago
17
Rapat kerja Komisi V DPR RI bersama mitra di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran indikatif 2026 seluruh mitra kerja. Nantinya pembahasan lanjutan akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Dalam persetujuan pagu indikatif tersebut, para mitra kerja yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT, Kementerian PKP, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas masih memiliki selisih backlog atau kebutuhan anggaran antara pagu indikatif dengan pagu kebutuhan untuk 2026.
“Maka agenda Raker dan RDP kita hari ini adalah penetapan rencana kerja KL dan rencana kerja pemerintah KL tahun 2026 dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dan hasilnya akan segera disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam rapat kerja bersama mitra di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Kamis (10/7).
Berikut Rinciannya
1. Kementerian PU
Pagu kebutuhan anggaran untuk 2026 yang diusulkan Rp 139.735.635.186.000. Sementara pagu indikatif yang disetujui Komisi V untuk 2026 senilai Rp 70.855.457.365.000.
Dengan begitu masih terdapat kekurangan yang akan dibahas kembali di Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp 68.880.177.821.000.
2. Kementerian Perhubungan
Pagu kebutuhan anggaran untuk 2026 yang diusulkan Rp 48.888.802.477.000. Adapun pagu indikatif yang disetujui Komisi V senilai Rp 24.405.964.808.000.
Maka backlog anggaran senilai Rp 24.482.337.669.000 akan kembali dibahas di Banggar DPR.
3. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
Pagu kebutuhan anggaran yang diusulkan Rp 3.368.705.229.000. namun pagu indikatif yang disetujui Rp1.591.750.630.000. Kekurangan Rp 1.776.954.599.000 akan dibahas di Banggar DPR.
4. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran tahun 2026 yang diusulkan Rp 49.854.032.993.000. Sedangkan yang disetujui Rp 1.824.795.689.000. Akan kembali dibahas di Banggar untuk kekurangan Rp 48.029.237.304.000.
5. Kementerian Transmigrasi
Pagu indikatif yang disetujui Komisi V DPR untuk tahun 2026 senilai Rp 1.902.040.784.000. Sedangkan kebutuhan anggarannya mencapai Rp 2.231.131.187.000. Untuk itu masih terdapat backlog sebesar Rp 329.090.403.000.
6. BMKG
Pagu kebutuhan untuk tahun 2026 senilai Rp 3.556.000.000. Pagu indikatif BMKG yang disetujui Rp 1.894.270.977.000, sehingga masih terdapat backlog Rp 1.661.729.023.000.
7. Basarnas
Kebutuhan anggaran untuk tahun 2026 senilai Rp 2.272.381.124.000. Namun pagu indikatif yang disetujui Rp 1.011.768.359.000. Sehingga Basarnas masih memiliki backlog sebesar Rp 1.260.612.765.000 untuk memenuhi kebutuhan anggaran 2026.
