1 month ago
13
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi(Dok.Antara)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (27/6), merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Pernyataan ini disampaikan setelah Komnas HAM melakukan pengamatan langsung di lapangan pada 3–4 Juli 2025.
"Telah terjadi bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak kebebasan berkumpul, serta hak atas rasa aman," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi dikutip Antara, Jumat (11/7).
Dalam pengamatan tersebut, Komnas HAM melakukan observasi dan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, mulai dari peserta retret, masyarakat sekitar, aparat kepolisian, hingga pemerintah daerah. Retret itu diketahui digelar di sebuah vila yang terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu.
Hasil analisis menunjukkan bahwa peserta retret mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari intimidasi, pengusiran paksa, perusakan kendaraan, hingga kerusakan fasilitas vila tempat mereka menginap. Tindakan tersebut terjadi akibat penolakan sebagian warga yang merasa terganggu oleh kegiatan keagamaan tersebut. Di sisi lain, muncul pula kesalahpahaman soal status vila yang dianggap digunakan sebagai tempat ibadah.
"Tindakan persekusi tersebut tidak hanya melukai nilai-nilai toleransi yang dijamin oleh konstitusi, tetapi juga menciptakan rasa takut dan trauma, khususnya bagi para peserta yang sebagian besar berusia remaja," kata Pramono.
Melihat kondisi tersebut, Komnas HAM mendorong Polres Sukabumi untuk menindaklanjuti kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Perlindungan juga perlu diberikan kepada para korban, khususnya keluarga pengelola vila yang masih tinggal di lokasi kejadian.
Lebih jauh, Komnas HAM mengajak pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat setempat, untuk bersama-sama menciptakan suasana yang damai dan mencegah konflik horizontal di masa depan.
Menurut Komnas HAM, harmoni sosial dan semangat toleransi harus terus diperkuat agar ketegangan di masyarakat tidak berlarut-larut. Penyebaran informasi publik juga diimbau agar dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab guna menghindari kesalahpahaman atau prasangka buruk.
Pemerintah daerah pun diminta memberi perhatian lebih kepada keluarga pengelola vila, termasuk menyediakan layanan pemulihan psikososial dan kesehatan yang mereka butuhkan pascakejadian.
Tak hanya itu, Komnas HAM juga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama, untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Agama juga didorong untuk merancang kebijakan afirmatif guna mencegah praktik intoleransi dan diskriminasi, baik di ruang publik maupun privat.
"Komnas HAM menuntut kehadiran negara untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Komnas HAM akan terus mengawal proses hukum dan pemulihan bagi para korban, serta mendorong penyelesaian secara adil dan bermartabat," jelas Pramono. (Ant/P-4)
