1 month ago
12
SMPB Jawa Tengah.(Dok. Antara)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mulai kembali menggelar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) gelombang II tingkat SMA/SMK sebelum dimulai tahun ajaran baru. Itu karena masih ada 3.091 kursi kosong untuk jalur untuk siswa dari keluarga miskin di SMA/SMK swasta,
Pemantauan Media Indonesia Sabtu (5/7) permasalahan SPMB SMA/SMK di Jawa Tengah belum tuntas, meskipun sebelumnya sebanyak 224.925 calon murid baru telah lolos diterima di sekolah negeri dan mulai mempersiapkan pelaksanaan tahun ajaran baru tahun 2025/2026.
Hingga saat ini, masih ada ribuan kursi kosong terutama untuk SMA/SMK kemitraan terutama di jalur keluarga miskin, karena dari kuota 5.004 di 139 sekolah di Jawa Tengah baru terisi sebanyak 1.913 calon murid baru.
"Mengisi kekosongan itu, segera kita buka SPMB SMA/SMK gelombang II khusus untuk calon siswa baru keluarga miskin yang dijadwalkan pada 7-9 Juli mendatang atau sebelum dimulainya tahun ajaran baru," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Syamsudin Isnaen, Sabtu, (5/7).
Program kemitraan SMA/SMK swasta untuk keluarga miskin, lanjut Syamsudin Isnaini, merupakan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan peluang sekolah gratis kepada siswa untuk tetap belajar.
Berdasarkan hasil monitoring dilakukan, ungkap Syamsudin Isnaini, dari 139 SMA/SMK swasta masuk dalam program kemitraan ini, tersedia 5.004 kuota bagi keluarga miskin. Namun pada pelaksanaan SPMB lalu baru terjaring 1.913 siswa baru, sehingga masih tersedia 3.091 kursi yang belum terisi.
Sekolah swasta kemitraan tersebar di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah tersebut, menurut Syamsudin Isnaini, merupakan langkah digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk pembiayaan bagi siswa berasal dari keluarga miskin dengan menggelontorkan anggaran dari APBD Jawa Tengah masing-masing Rp2 juta per tahun per siswa.
Sehingga para siswa terjaring dalam program kemitraan tersebut, demikian Syamsudin Isnaini, akan mendapat perlakuan sama seperti sekolah negeri yang tidak dibebani oleh biaya SPP atau uang pengembangan sekolah meskipun bersekolah di SMA/SMK swasta. "Siswa tersebut masuk jalur afirmasi serta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jateng prioritas 1 (miskin ekstrem), 2 (sangat miskin) dan 3 (miskin)," tambahnya. (H-3)
