1 month ago
23
Menkominfo, Meutya Hafid(Kautsar Widya Prabowo)
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkominfo) Meutya Hafid menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait mekanisme pengalihan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Negeri Paman Sam.
Saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Meutya menuturkan bahwa dirinya belum memperoleh gambaran utuh terkait substansi kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi internal sebelum mengambil sikap resmi.
"Kami akan berkonsultasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami memang telah menerima undangan untuk membahas hal ini bersama," ujar Meutya, Rabu (23/7).
Rencana pertemuan tersebut, menurut Meutya, dijadwalkan berlangsung pada Kamis (24/7). Dalam pertemuan itu, Airlangga disebut akan memberikan pemaparan lebih rinci mengenai kesepahaman yang telah dibentuk bersama pihak Amerika Serikat.
"Saya belum mengetahui secara menyeluruh apa saja poin-poin dalam perjanjian tersebut. Tapi setelah pertemuan, tentunya akan ada pernyataan resmi baik dari kami maupun Menko Perekonomian," tambah Meutya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pernyataan bersama (joint statement) yang diterbitkan oleh Gedung Putih merupakan hasil negosiasi yang telah disepakati oleh kedua negara. Menurutnya, dokumen tersebut sudah melalui proses pembahasan secara menyeluruh.
"Isi pernyataan bersama yang dirilis White House sudah mendapat persetujuan penuh dari pihak Indonesia. Semua hal telah dibahas secara bilateral," jelas Airlangga.
Menanggapi kekhawatiran publik soal perlindungan data pribadi, Airlangga menekankan bahwa Indonesia sudah memiliki kerangka kebijakan yang memadai. Ia juga memastikan proses pertukaran data lintas negara dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
"Masalah data pribadi sudah diakomodasi. Transfer data dilakukan secara bertanggung jawab, dan hanya melibatkan negara yang juga memiliki komitmen terhadap perlindungan data," tegasnya. (Z-10)
