Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti Buka Peluang MBG Dikelola Sekolah

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pemerintah membuka peluang program makan bergizi gratis atau MBG dikelola oleh sekolah. Mu'ti menuturkan konsep ini hanya akan diberlakukan di sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas yang memadai dan siap menyediakan makan bergizi.

Di luar negeri, kata dia, konsep ini dikenal dengan istilah school kitchen. "Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah peraturan presiden terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan," ujar dia di Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir Antara pada Rabu, 7 Oktober 2025.

Mu'ti mengatakan kesiapan sekolah-sekolah mengelola MBG secara mandiri akan ditentukan oleh Badan Gizi Nasional sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Mu'ti belum mengungkap ketentuan apa saja yang akan dinilai oleh BGN. 

Menurut dia, mekanisme pengelolaan MBG lewat school kitchen masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Ia memastikan aturan ini akan diumumkan setelah Perpres tentang MBG keluar. "Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya," kata dia.

Sekretaris Umum Muhammadiyah ini menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo ini. Namun begitu, ia mengatakan kementriannya hanya berperan sebagai mitra saja. Pelaksana utama ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. 

Mu'ti lantas menyatakan prihatin atas kasus keracunan MBG yang dialami ribuan siswa. Ia memastikan Kementerian Pendidikan akan proaktif dalam memperbaiki pelaksanaan MBG. "Kami sudah beberapa kali rapat lintas kementerian untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar aman dan dapat terlaksana sesuai harapan Bapak Presiden," ujarnya.

Per 4 Oktober 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat korban keracunan MBG mencapai 10.482 anak. Angka ini naik sebesar selama terjadi kenaikan korban MBG cukup signifikan sebanyak 1.833 orang selama periode 29 September hingga 4 Oktober 2025. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Sartono menilai kasus keracunan terjadi karena panjangnya proses pengolahan hingga distribusi makanan. Ia mendesak mendesak pemerintah mengubah konsep pengelolaan MBG yang telah 10 bulan dilaksanakan.

Menurut Agus, penyaluran melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terbukti terus menimbulkan permasalahan baru. Mulai makanan kurang variatif dan kurang memenuhi gizi hingga kasus keracunan yang membuat siswa dilarikan rumah sakit dan diantaranya meninggal dunia.

"Belajar dari praktik baik negara maju, program MBG ini sebaiknya dilaksanakan melalui kantin sekolah," kata Agus melalui keterangan tertulis pada Jumat 3 Oktober 2025.