8 hours ago
1
Kairo/Istanbul (ANTARA) - Mesir dan Qatar, Kamis (28/8) menolak dengan tegas segala upaya pemindahan paksa terhadap rakyat Palestina, saat perdana menteri kedua negara bertemu di Kota Alamein Baru, pesisir Laut Tengah Mesir.
Pernyataan kabinet menyebut Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly dan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman menegaskan “penolakan mutlak” terhadap usulan pemindahan penduduk Gaza serta menekankan pentingnya koordinasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk segera menghentikan perang dan membuka akses bantuan kemanusiaan.
Mesir juga tengah mendorong rencana rekonstruksi Gaza senilai 53 miliar dolar AS (sekitar Rp871,5 triliun), yang diadopsi Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam pada Maret lalu. Proyek lima tahun yang ditolak Israel dan AS itu, bertujuan untuk membangun kembali Gaza tanpa memindahkan penduduknya.
Israel sebelumnya pernah mengajukan skenario yang terkait dengan rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina ke negara-negara tetangga, namun usulan itu ditolak Mesir, Yordania, dan sejumlah pihak regional lainnya.
Pertemuan kedua pemimpin berlangsung di tengah upaya baru untuk menengahi gencatan senjata di Gaza. Pada 18 Agustus, kelompok perlawanan Palestina Hamas menerima usulan gencatan senjata dari mediator.
Media Israel menyebut rencana itu mirip dengan proposal utusan AS Steve Witkoff, yang mencakup pertukaran 10 sandera dan 18 jenazah dengan gencatan senjata 60 hari serta pembicaraan untuk mengakhiri perang. Laporan itu menyebutkan pasukan Israel dapat melakukan penempatan ulang di dekat perbatasan guna mempermudah distribusi bantuan.
Hamas kembali menegaskan kesiapannya membebaskan semua sandera dengan syarat perang dihentikan, Israel menarik pasukan, dan tahanan Palestina dibebaskan.
Israel memperkirakan masih ada 50 sandera di Gaza, termasuk 20 orang yang masih hidup. Sementara organisasi hak asasi manusia melaporkan lebih dari 10.800 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel dengan kondisi penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian perawatan medis.
Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu hingga kini belum merespons proposal terbaru gencatan senjata. Sebaliknya, ia memerintahkan pihak militer mempercepat rencana pendudukan Kota Gaza, yang memicu peringatan internasional akan dampak bencana bagi warga Palestina.
Sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan hampir 63.000 warga Palestina di Gaza. Serbuan militer itu meluluhlantakkan wilayah tersebut yang kini menghadapi ancaman kelaparan.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang di wilayah itu.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Rusia sebut "misi kemanusiaan Gaza" AS-Israel hanya kedok kekejian
Baca juga: Kecuali AS, DK PBB kutuk bencana kelaparan di Gaza akibat ulah manusia
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
