MK Putuskan Pemisahan Pemilu, Pakar: Harus Dihargai

Gedung Mahkamah Konstitusi.(Dok. MI)

GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu. Ia mengatakan putusan MK harus dihargai.

"Menurut saya, setiap putusan pengadilan, termasuk putusan MK yang bersifat final dan binding harus dihargai, meski ada perbedaan pandangan," kata Umbu kepada Media Indonesia, Kamis (3/7).

"Harus diingat bahwa opsi tidak mengakomodasi putusan MK potensial menimbulkan implikasi hukum berupa pengujian kembali (rejudicial review) pada masa tahapan pemilu sedang berjalan, kemudian MK kembali menegaskan putusannya," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengungkapkan, banyak pihak menyampaikan keluhan atas putusan MK tersebut. Hal itu diketahui Adies setelah DPR menggelar rapat terbatas bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu membahas putusan tersebut.

"Hampir semua (mengeluhkan),” jelas Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7)

Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut MK telah melampaui batas konstitusional dengan memutuskan pemilu dipisah.

“Putusannya sudah melebihi undang-undang, konstitusi. Konstitusi pemilu itu kan lima tahun sekali. Masa penjaga konstitusi, konstitusinya dilanggar,” kata Cucun.

Cucun memperingatkan dampak dari masa transisi panjang akibat pemisahan jadwal pemilu, terhadap jalannya pemerintahan. “Apalagi yang kayak kemarin, perpanjangan kepala daerah sampai Pj itu kan banyak membuat sistem pemerintahan agak terganggu juga,” ujar dia. (H-3)