1 month ago
10
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.(Anadolu)
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda di Washington, DC, Amerika Serikat.
"Perjanjian tersebut merupakan langkah penting menuju de-eskalasi, perdamaian, dan stabilitas di Republik Demokratik Kongo Timur dan wilayah Great Lakes," ujar Guterres dalam sebuah pernyataan yang dilansir, Sabtu.
Dia menambahkan, PBB termasuk melalui misi penjaga perdamaian di Kongo (MONUSCO) tetap "berkomitmen penuh" untuk mendukung pelaksanaan perjanjian tersebut, dan koordinasi secara erat dengan Uni Afrika, mitra regional, dan internasional.
Berdasarkan data PBB, konflik di kedua negara tersebut telah menyebabkan lebih dari 7,8 juta orang mengungsi. Pertikaian sesama bangsa Afrika yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu berakar dari genosida Rwanda pada 1994.
Sebagai informasi, eskalasi konflik besar terjadi tahun ini. Kelompok pemberontak M23 melakukan serangan cepat merebut wilayah dari militer DRC dan sekutunya di wilayah timur Kongo. Akibatnya ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi.
Lebih jauh Guterres memuji AS dalam memfasilitasi kesepakatan tersebut, berkoordinasi dengan Qatar dan mediator Uni Afrika, Presiden Togo Faure Gnassingbe. Guterres juga mengakui kontribusi dari lima ko-fasilitator yang ditunjuk oleh Komunitas Afrika Timur dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan.
"Saya mendesak para pihak untuk menghormati sepenuhnya komitmen yang telah mereka buat dalam Perjanjian Damai dan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 2773 (2025), termasuk penghentian permusuhan dan semua tindakan lain yang disepakati," tegasnya.
DRC dan Rwanda menandatangani perjanjian perdamaian komprehensif di Washington pada Jumat (27/6), yang bersepakat untuk mengakhiri konflik selama lebih dari 30 tahun di wilayah Great Lakes. Hadir Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menlu Kongo Therese Wagner, dan Menlu Rwanda Olivier Nduhungirehe
Dalam sebuah upacara bersama antara Rubio dan para menteri luar negeri dari kedua negara Afrika itu tercetus bahwa penandatangan perjanjian tersebut telah lama ditunggu-tunggu untuk mengakhiri konflik yang menghancurkan selama puluhan tahun.
Perjanjian itu menegaskan komitmen menjalankan kesepakatan pada 2024, yang mencakup penarikan pasukan Rwanda dari wilayah timur Kongo dalam 90 hari. "Kigali dan Kinshasa juga akan meluncurkan kerangka kerja integrasi ekonomi regional dalam waktu 90 hari," demikian salah satu butir isi perjanjian tersebut.
Rencananya akan digelar pertemuan puncak di Washington dalam beberapa waktu ke depan yang mempertemukan Trump, Presiden Rwanda Paul Kagame, dan Presiden DRC Felix Tshisekedi. Sejumlah pihak menyebut pemerintahan Trump akan mendapat keuntungan dari kekayaan mineral yang melimpah di wilayah timur Kongo. (Ant/I-1)
