Pemerintah Sahkan Kepengurusan PSI Periode 2025-2030

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri) memberikan keterangan pers usai menyerahkan SK kepengurusan PSI periode 2025-2030 .(Metrotvnews/Candra Yuri Nuralam)

KEMENTERIAN Hukum (Kemenkum) menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030. Kini, nama-nama pengurus partai diakui oleh negara.

"Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum, baik menyangkut soal anggaran dasar partai, kepengurusan kepada sekjen Partai Solidaritas Indonesia," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (10/10).

SK dari Kemenkum diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI Raja Juli Antoni. Supratman menyebut pihaknya sudah mendiskusikan SK kepengurusan ini sejak kemarin, 9 Oktober 2025. "Saya baru menerima mendiskusinya kemarin, hari ini sudah selesai," ucap Supratman.

Meski begitu, Supratman enggan membeberkan susunan pengurus PSI yang sudah ditandatangani oleh mereka. Ketua Umum PSI dipastikan dijabat oleh Kaesang Pangarep.

"Saya mohon maaf, saya cepat-cepat buru-buru tandatangannya. Jadi enggak hafal satu-satu, yang saya hafal Pak Kaesang (Ketua Umum), sama Pak Sekjen (Raja Juli Antoni). Yang lain nanti silakan tanyakan kepada Pak Sekjen," terang Supratman.

Raja Juli berterima kasih dengan Kemenkum yang sudah menyetujui kepengurusan partainya. Terbilang, respons pemerintah juga disebut sangat cepat.

"Kami baru memasukkan kemarin dengan sistem OSS secara online, kemudian ternyata malam hari sudah telepon, malam hari kemarin sudah berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK, kepengurusan AD/ART dan sebagainya," ujar Raja Juli. (Can/P-2)