Prabowo Perintahkan Semua Dapur MBG Dilengkapi Test Kit Pekan Ini

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana supaya dapur-dapur program makan bergizi gratis (MBG) dilengkapi dengan test kit. Test kita digunakan untuk menjaga kebersihan makanan.

Instruksi Prabowo diberikan kepada Dadan dalam rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta pada Minggu 5 Oktober 2025 malam. 

"Dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat test kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis. Dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri dan penyediaan filter air bersih,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi, Ahad, 6 Oktober 2025 malam. 

Teddy mengatakan Prabowo meminta Dadan untuk menyediakan test kit pada pekan ini. “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini dapur-dapur sudah dilengkapi test kit," kata dia. 

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan khusus kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan kondisi pondok pesantren di berbagai daerah. Muhaimin diminta mengecek struktur bangunan dan renovasi pondok pesantren. 

“Perlu dicek kekuatan struktur bangunannya. Serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik Pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” ujar Teddy. 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan korban keracunan program MBG tetap bertambah meski pemerintah sudah menutup sementara dapur yang bermasalah. JPPI mencatat korban keracunan MBG tembus menjadi 10.482 orang pada Sabtu, 4 September 2025.

Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan terdapat penambahan sebanyak 1.833 korban keracunan dalam lima hari atau selama periode 29 September-3 Oktober 2025. Kenaikan jumlah keracunan ini lebih tinggi dibanding rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.5341 anak per minggu. 

"Dengan data ini, kita bisa simpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif," kata Ubaid melalui keterangan tertulis pada Ahad, 5 September 2025.

Dian mengatakan sejak pemerintah menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bermasalah pada akhir September lalu, kasus keracunan MBG justru melonjak signifikan. Bahkan, kasus keracunan menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat sebanyak 122 anak dan Kalimantan Tengah 27 anak. 

Ubaid menilai langkah pemerintah yang hanya menutup sebagian dapur MBG untuk mengatasi kasus keracunan tidak efektif. Dia mendesak pemerintah menutup seluruh dapur MBG sampai proses audit dan perbaikan kualitas dapur selesai. "Jika tidak semua dapur ditutup, dikhawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam," kata dia. 

Sebelumnya, melalui rapat lintas Kementerian pada 28 September lalu, pemerintah bersepakat hanya akan menutup SPPG yang bermasalah saja, sementara SPPG yang belum pernah menyebabkan keracunan tetap boleh beroperasi. Namun begitu, sebagai langkah perbaikan, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memperbaiki kualitas pelayanan dan kebersihan dapur dengan mengurus Seritifkasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).