1 month ago
9
Ilustrasi proyek pemerintah. Foto: KemenkeuPemerintahan Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 219 Proyek/Program Strategis Nasional (PSN) untuk tahun 2026 sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas dalam penyusunan RAPBN 2026.
Kebijakan ini diungkap dalam laporan Panitia Kerja (Panja) RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2026 yang dibacakan dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (22/7).
Anggota Banggar DPR RI, Charles Meikyansyah, mengatakan daftar PSN ini akan menjadi pijakan utama dalam menyusun bakal Undang-Undang (UU) APBN dan Nota Keuangan untuk tahun anggaran 2026.
"Untuk menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026," ujar Charles di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dari total 219 proyek, sebanyak 7 PSN merupakan proyek baru yang ditetapkan langsung berdasarkan arahan Presiden Prabowo, sementara 212 lainnya merupakan PSN lanjutan (carry over) yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.
Tujuh PSN baru tersebut, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, serta Pengelolaan Sampah Terpadu.
"Seluruh proyek tersebut tercakup dalam agenda perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan PSN tahun 2026 dengan target penyelesaian pada tahun berjalan maupun hingga 2029," jelas Charles.
Sementara itu, untuk 212 PSN lanjutan, sebanyak 88 proyek telah rampung secara fisik, namun masih membutuhkan penyelesaian di aspek lainnya, seperti penetapan status lahan, dukungan regulasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan fokus utama belanja pemerintah dalam RAPBN 2026 perlu diarahkan secara tajam untuk memastikan tercapainya program-program strategis tersebut yang telah dicanangkan.
"Kalau dari banggar yang diharapkan adalah penajaman prioritas penajaman prioritas agar segera bisa tercapai terhadap PSN, PSN yang dicanangkan oleh pemerintah kalau soal RKP 2026 yang kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif itu temanya," ucap Said ketika ditemui awak media usai Rapat Banggar.
