1 month ago
21
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah melakukan proses rekrutmen 1.024 orang petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) sejak akhir Juni 2025. Namun, muncul dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tersebut.
Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mengatakan, adanya pungli itu bukan lagi sekadar dugaan. Ia mengakui, praktik pungli benar-benar terjadi dalam proses rekrutmen petugas PPSU yang tengah dilakukan oleh Pemprov Jakarta.
"Bukan dugaan, sudah dari awal kita sudah ngomong. Ya enggak bisa ditutupi, ada, dan kita udah ngomong itu harus diberantas," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ia mengaku bakal menginstruksikan jajarannya untuk mencari aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam praktik pungli itu. Menurut dia, Pemprov Jakarta tidak akan segan untuk memberikan tindakan tegas kepada ASN yang terlibat.
"Itu kita enggak bisa terima gitu, jadi langsung ditindak aja. Iya (dicari orangnya)," ujar Rano.
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Jakarta Ali Lubis Hakim menyampaikan adanya dugaan praktik pungli yang terjadi dalam proses rekrutmen petugas PPSU. Hal itu disampaikan saat rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jakarta bersama Rano.
"Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub," kata anggota Fraksi Partai Gerindra itu saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna tersebut.
Ia menilai, praktik pungli itu tidak lain adalah kezaliman yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Apalagi, saat ini banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan.
"Ini kita zolim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ujar dia.
Karena itu, Ali meminta jajaran Pemprov Jakarta untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Pasalnya, tindakan itu benar-benar merugikan masyarakat.
"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," kata dia.
