1 month ago
25
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat melantik DPW NasDem Sumsel. Foto : Abdullah Toriq/Urban IdKetua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, melontarkan kritik tajam terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keputusannya untuk memisahkan jadwal pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah pada 2029.
Menurut Surya Paloh, putusan yang memecah pemilu lima kotak (DPR RI, Pilpres, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) menjadi tidak serentak adalah bentuk "pencurian kedaulatan rakyat" dan sebuah keteledoran.
"MK kali ini teledor ya. Dia melakukan pencurian kedaulatan rakyat, itu jelas itu. Jadi, tidak ragu-ragu kita menyatakan itu," ujar Paloh usai pelantikan DPW NasDem Sumsel, Sabtu (5/7/2025).
Paloh mengaku bingung dan terusik dengan putusan tersebut, mengingat banyaknya pemikir hebat di lembaga MK.
"Kita pun bingung sendiri ke mana orang-orang hebat, pemikir-pemikir hebat. Tapi, apa yang menyebabkan itu, apakah ada pengaruh dari mana saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita terusik bangun kesadaran kita untuk menjaga tetap tegaknya kemurnian konstitusi UUD kita sedemikian rupa," katanya.
Tanpa ragu, Surya Paloh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera memanggil MK guna meminta penjelasan terkait alasan di balik pemisahan jadwal pemilu tersebut.
"Jadi, kita berani menyatakan MK amat sangat salah. Kita minta segera ada proses pemanggilan terhadap MK oleh dewan. Tanya dulu, kenapa itu bisa terjadi sedemikian rupa atau barangkali ada titipan untuk bermain-main. Kita nggak tahu itu," tukasnya.
Dalam sambutannya di hadapan ratusan kader NasDem Sumsel, Paloh juga menyampaikan kekecewaannya, menyebut MK dengan mudahnya menjungkirbalikkan putusan terkait pemilu.
"Di sini kepekaan kita diuji. Ada yang dia, ada yang nyenyak tidurnya, ada yang mengatakan bukan masalah kami, ada juga yang berteriak. Dan saya katakan kalau NasDem tidak berteriak, lebih bagus dia bubar," pungkasnya.
