
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima perwakilan massa sopir truk yang menggelar aksi unjuk rasa terkait kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (2/7). Tapi, audiensi mengalami deadlock.
Perwakilan massa sopir truk, Irham Ali Saifuddin, menyebut pertemuan tersebut berakhir tanpa titik temu. Ia mengaku kecewa karena pimpinan kementerian tidak hadir menemui para sopir yang sudah datang jauh-jauh dari berbagai daerah.
“Tidak ada titik temu, kami cukup kecewa. Kami tadi sudah menunggu cukup lama bahkan di gerbang. Tetapi ternyata yang menemui hanya seorang dirjen dari Kementerian Perhubungan dan seorang Asdep dari Kemenko Infrastruktur. Kami tahu Menteri Infrastruktur Mas AHY dan Menteri Perhubungan Pak Budi saat ini masih sedang di Jakarta,” ujar Irham di Gedung Kemenhub, Jakarta, Rabu (2/7).

Irham menegaskan para sopir truk berharap bisa bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR agar aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti secara serius.
“Mereka hanya ingin ketemu sama dua pembantu Presiden Prabowo. Kedua menteri ini diberikan jabatan, makanya namanya pejabat. Tapi sampai detik ini tidak menemui kami,” tambahnya.
Irham juga mengingatkan penerapan Zero ODOL berisiko menambah beban ekonomi masyarakat dan mengancam pekerjaan para sopir.
“Zero ODOL kalau Bapak terapkan dengan secara gegabah seperti ini, harga-harga kebutuhan Bapak akan naik. Rakyat-rakyat kecil akan sangat terbebani di tengah situasi global dan nasional yang sulit seperti saat ini. Apakah mau ditambahin lagi dengan pengangguran para pengemudi sektor transportasi?” kata dia.

Di sisi lain, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan telah mendengar dan menyerap sejumlah aspirasi yang disampaikan sopir truk. Salah satunya terkait perlindungan terhadap profesi pengemudi transportasi.
“Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari asosiasi pengemudi, dari kelompok pengemudi yang hari ini bertemu dengan kami,” ujarnya
“Jadi ada beberapa aspirasi yang disampaikan, yang pertama terkait perlindungan terhadap para pengemudi profesi transportasi. Ini sebenarnya sudah ada di konsep rencana aksi untuk perlindungan terhadap pengemudi di bidang transportasi ini,” kata Aan.
Selain itu, para sopir truk meminta revisi terhadap pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas yang mengatur sanksi pelanggaran kelebihan muatan. Mereka menilai aturan ini selama ini lebih menjerat sopir ketimbang pemilik barang atau kendaraan.
“Kemudian, pengguna lalu lintas prioritas aspirasinya untuk direvisi, terutama terkait dengan pasal 307, 307 terkait pelanggaran overload karena dengan regulasi yang ada, itu memang untuk yang eksisting saat ini itu pengemudi menjadi objek hukum,” jelas Aan.
Namun, menurut Aan, perbedaan pemahaman terkait program Zero ODOL menjadi titik yang belum menemukan kesepakatan.
“Saya kira tadi masalah itu, perbedaan pemahaman. Artinya Zero ODOL ini kan program, program di mana di situ salah satunya adalah masalah pembinaan, pengawasan, dan pendekatan hukum. Banyak yang lain ada di regulasi, ada insentif-based insentif, termasuk perlindungan terhadap pengemudi sebenarnya itu. Jadi pemahamannya Zero ODOL ini terkait dengan pendekatan hukum saja. Itu mungkin deadlock di situ. Bukan deadlock sebenarnya, kita dengar semua aspirasi, kita serap aspirasinya untuk memperkaya rencana aksi kita,” kata dia.
Aksi demo sopir truk hari ini sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian. Sempat ada ketegangan antara masa dengan polisi.
Polisi juga mengamankan 6 orang saat membubarkan aksi unjuk rasa sopir truk yang menolak kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL).
Hal ini di ungkap oleh Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ashabul Kahfi saat diwawancara usai demo di bubarkan.
“Tadi ada beberapa yang kita amankan, namun nanti kita akan Mintai keterangan lebih lanjut,” ujarnya, Rabu (2/7).
“Kurang lebih tadi ada 6 orang yang ditangkap,” ucap dia.