1 month ago
9
Ilustrasi.(SCMP)
KETEGANGAN perbatasan antara Thailand dan Kamboja meningkat tajam setelah serangan udara dan tembakan artileri saling dilancarkan pada Kamis (24/7).
Setidaknya 11 warga sipil tewas akibat konflik ini yang dipicu oleh sengketa wilayah di area Segitiga Zamrud atau wilayah perbatasan strategis yang juga memiliki sejumlah kuil kuno.
Bentrokan militer terbaru berawal dari insiden di Mei yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Sejak saat itu, hubungan kedua negara memburuk.
Thailand membatasi akses lintas perbatasan, sementara Kamboja menangguhkan beberapa impor. Pada Rabu, lima tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat di distrik Nam Yuen, Provinsi Ubon Ratchathani.
Sehari kemudian, militer Kamboja menembakkan roket dan artileri ke wilayah Thailand yang memicu serangan balasan dari jet F-16 Thailand terhadap dua target militer di Kamboja.
Salah satu granat menghantam rumah warga Thailand, menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya, termasuk seorang anak berusia lima tahun.
Bentrokan terjadi di sekitar dua kuil yang terletak di perbatasan antara Provinsi Surin (Thailand) dan Oddar Meanchey (Kamboja). Kedua pihak saling menyalahkan atas eskalasi tersebut. Thailand mengecam Kamboja sebagai tidak manusiawi, brutal dan haus perang serta menuduhnya menargetkan infrastruktur sipil.
Situasi diplomatik juga memburuk. Thailand mengusir duta besar Kamboja dan memanggil pulang utusannya sebagai reaksi atas insiden ranjau darat. Kedutaan Thailand di Phnom Penh mengimbau warganya untuk segera meninggalkan Kamboja bila tidak memiliki keperluan mendesak.
Menanggapi situasi ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan mendesak untuk membahas apa yang disebut sebagai agresi militer yang tidak beralasan.
Tiongkok menyatakan sangat prihatin dan mendorong dialog damai. Sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan Thailand dan Kamboja sebagai anggota ASEAN untuk mundur.
Di dalam negeri, konflik ini memperburuk krisis politik Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diberhentikan sementara sambil menunggu penyelidikan etik. Sebelumnya, ia sempat menghubungi mantan pemimpin Kamboja Hun Sen untuk meredakan ketegangan, namun isi panggilan tersebut bocor ke publik dan memicu penyelidikan.
Di sisi lain, Hun Manet mengumumkan rencana untuk menerapkan wajib militer pada 2026, dengan menyebut meningkatnya ketegangan dengan Thailand sebagai alasan.
Undang-undang wajib militer Kamboja telah ada sejak 2006 namun belum pernah diterapkan. Program ini akan memaksa warga usia 18–30 tahun untuk menjalani dinas militer selama dua tahun guna memperkuat kekuatan nasional sebesar 200.000 personel. (AFP/I-2)
