1 month ago
10
Foto udara suasana proses bongkar muat kontainer berisi berbagai jenis komoditas ekspor di Terminal Petikemas Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/6/2025)(ANTARA/AJI STYAWAN)
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengkritisi Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, yang belum berfungsi secara optimal sebagai pelabuhan penunjang distribusi logistik nasional.
Padahal, kata dia, Pelabuhan Patimban diharapkan mampu memback-up Pelabuhan Tanjung Priok yang kini memiliki kapasitas 10 juta TEUs dan sudah terisi sekitar 6 juta TEUs. Dengan sisa kapasitas 4 juta TEUs, potensi kepadatan di Tanjung Priok sangat mungkin terjadi.
“Pertumbuhan trafik kontainer tiap tahun meningkat 4–6% atau sekitar 300 ribu TEUs per tahun. Jika tren ini berlanjut dalam 15 tahun ke depan tanpa antisipasi, Tanjung Priok akan kelebihan kapasitas. Dari sisi kapal dan depo kontainer, termasuk akses keluar masuk pelabuhan bisa mengalami kemacetan parah, ini disebut kongesti dan bisa menghambat ekonomi nasional,” ujar BHS, biasa ia disapa, Minggu (29/6).
Situasi ini, lanjut Kapoksi Komisi VII DPR RI ini, memperkuat urgensi segera mengaktifkan Pelabuhan Patimban untuk kepentingan distribusi logistik industri di sekitar Karawang dan Subang.
Namun, hingga kini belum ada satu pun kapal kontainer dilayani di pelabuhan itu karena crane dermaga dan crane depo belum terpasang.
“Ini sudah tidak ada waktu lagi menunda. Terlebih anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Patimban mencapai Rp30 triliun, lebih besar daripada pembangunan pelabuhan lain seperti Makassar New Port, Ambon, Semarang New Port, dan Kuala Tanjung yang rata-rata tidak lebih dari Rp5 triliun. Pelabuhan-pelabuhan itu telah beroperasi dan berproduksi, karena terpasang fasilitas utama seperti crane di depo container, dermaga, dan depo," tegas BHS.
Karena itu, sambung BHS, perlu ada evaluasi terhadap ketidakwajaran pembangunan Pelabuhan Patimban oleh pemerintahan era sebelumnya.Padahal, lanjut BHS, saat diresmikan Presiden Jokowi pada 2020, Pelabuhan Patimban ditargetkan mampu mengakomodasi 400 ribu TEUs.
Seiring waktu, kapasitas itu seharusnya meningkat menjadi 7 juta TEUs pada akhir 2024 dan mencapai kapasitas penuh pada 2025.
Lebih jauh, lanjut dia, proyek ini sejatinya bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga harus terintegrasi dengan PSN lainnya seperti kawasan industri Subang Smart Politan.
Namun hingga kini, integrasi itu disinyalir masih mengalami stagnasi dari sisi fungsional. "Ini juga perlu jadi perhatian oleh pemerintahan yang tengah berjalan," tutupnya. (H-2)
