Tuntut Keadilan Lewat Aksi, Petani di Lampung Tengah Malah Diperiksa Polisi

Lampung Geh, Lampung Tengah - Petani Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, diperiksa polisi usai melakukan aksi spontan menuntut penyelesaian konflik agraria pada Minggu, 17 Agustus, lalu. Perwakilan para petani yang terdiri dari masyarakat tiga kampung di Kecamatan Anak Tuha, Prabowo Pamungkas selaku Kepala Advokasi LBH Bandar Lampung mengatakan, aksi spontan yang dilakukan masyarakat merupakan hak mereka untuk bersuara menuntut keadilan yang tidak kunjung didapatkan. "Aksi spontan ini dilakukan 17 Agustus 2025, di mana seluruh masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan, tapi nyatanya masih ada ratusan masyarakat di Lampung Tengah ini belum merdeka, malah terkesan diabaikan," kata Prabowo. Para petani telah melakukan aksi di Pemda Kabupaten Lampung Tengah pada April lalu, namun dua kali audiensi dari pemerintah tak kunjung membuahkan hasil atas konflik agraria petani masyarakat tiga kampung di Kecamatan Anak Tuha dengan PT BSA. Alhasil, petani melakukan aksi spontan supaya pemerintah kembali membahas dan mencari titik tengah konflik agraria di momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. "Paginya aksi, ratusan masyarakat harap suara mereka didengar pemerintah, tapi sore harinya, di hari kemerdekaan itu petani malah dipanggil untuk diperiksa Polres Lampung Tengah terkait dugaan pidana," kata Prabowo. Salah satunya, Siswo (41), warga Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, yang menerima surat pemanggilan yg ditandatangani Kapolres Lampung Tengah Devrat Aolia Arfan. Surat tersebut langsung diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Siswo harus hadir pada Selasa (19/8). Menurut Prabowo, pemanggilan terkesan mendadak dan terburu-buru tanpa melihat akar permasalahannya, serta langsung proses penyidikan tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Laporan tersebut tertuang dalam LP/B/50/VIII/2025/SPKT/POLSEK Padang Ratu/POLRES Lampung Tengah tertanggal 17 Agustus 2025 langsung dinaikkan ke tahap penyidikan. "Sangking buru-burunya ingin meriksa petani sampai surat pemanggilan yang diterima Bapak Siswo ini typo di penulisan UU, seharusnya tentang perkebunan tapi suratnya tentang kehutanan," ujar Prabowo. Ia juga menyoroti pernyataan Kapolres Lampung Tengah yang menyatakan “telah mengantongi nama-nama oknum provokator” dalam aksi spontan masyarakat tiga kampung dari Kecamatan Anak Tuha dalam memperingati hari kemerdekaan. Lanjut Prabowo, ini menjadi bentuk nyata dari upaya negara mengalihkan isu dan pokok permasalahan yang terjadi. "Alih-alih menyelesaikan akar konflik agraria yang telah berlarut-larut selama puluhan tahun, aparat justru melemahkan perjuangan rakyat dalam menuntut hak atas tanah dengan menebar stigma 'provokator' dan seolah memposisikan masyarakat sebagai korban yang 'ditunggangi' kepentingan segelintir orang," ungkap Prabowo. Dengan adanya peristiwa ini, Prabowo berharap pihak kepolisian melihat kondisi sebenarnya terkait konflik agraria dan tidak fokus untuk mengkriminalisasi masyarakat petani di Kecamatan Anak Tuha. (Ansa/Put)