Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Dirikan Posko 24 Jam Kawal Program MBG

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan rencana pendirian posko di Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Posko ini akan beroperasi selama 24 jam sebagai pusat informasi, pengaduan, hingga penanganan cepat jika terjadi masalah.

"Posko ini berfungsi untuk pengaduan, pengecekan, dan tanggap darurat. Kami siapkan sebagai media informasi dan quick response," ujar Luthfi seusai meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jebres, Solo, Rabu, 8 Oktober 2025.

Luthfi menambahkan, pendirian posko tersebut telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Ia berharap keberadaan posko di Jawa Tengah bisa menjadi model bagi daerah lain. "Posko Dinas Kesehatan ini wajib siaga satu kali 24 jam. Wali kota dan bupati sudah menyepakati hal ini dalam rapat kemarin," katanya. Saat kunjungan itu, Luthfi didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi.

Menurut Luthfi, kunjungan ke SPPG Jebres dilakukan untuk memastikan dapur tersebut telah mengantongi Sertifikasi Laik Higien Sanitasi (SLHS). Jika sebelumnya SLHS hanya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kini Dinas Kesehatan di daerah juga dapat menerbitkannya.

"SLHS ini penting untuk verifikasi, termasuk inspeksi makanan dan pengujian laboratorium selama 1 sampai 10 hari. Para karyawan juga dilatih cara penanganan makanan dan perhitungan kandungan gizinya, dengan pendampingan dari BGN," ucap Luthfi.

Ia menyebutkan bahwa keberadaan tim lintas sektor akan menjamin keamanan program MBG agar tidak terulang kasus keracunan anak. Sosialisasi program juga telah dilakukan secara masif di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Luthfi menambahkan, seluruh SPPG di daerah telah tergabung dalam grup WhatsApp bersama wali murid, siswa, kepala sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Grup tersebut digunakan sebagai wadah komunikasi dan interaksi langsung. “Di situ bisa terjadi dialog antarpihak untuk menjaga mutu dan keamanan makanan,” ujarnya.

Saat ini, terdapat sekitar 1.430 SPPG yang sudah operasional di Jawa Tengah. Luthfi mengatakan, masukan dari penerima manfaat akan membantu pengembangan SPPG agar sesuai dengan tujuan program: menyehatkan dan menyejahterakan masyarakat.

Ia juga menyoroti keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini. “Contohnya, di Solo, ibu-ibu PKK ikut mencicipi dan memeriksa makanan. Peran perempuan ini membuat suasana lebih kondusif karena program ini untuk anak-anak,” katanya.

Koordinator Regional SPPG Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyebutkan hingga saat ini terdapat 83 SPPG yang telah memiliki SLHS dari total 1.500 titik. Sertifikasi dan penambahan jumlah SPPG terus dilakukan. "SPPG yang sudah beroperasi sedang dalam proses pengurusan SLHS. Sementara yang akan beroperasi, wajib mengurus SLHS terlebih dulu," ujar Reza.