AS dan Israel Tertekan, Terpaksa Sepakati Gencatan Senjata?

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump akhirnya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama antara kelompok Hamas dan Israel.Ada tekanan kuat terhadap Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dibalik kesepakatan itu. 

Mantan duta besar AS Francis Ricciardone mengatakan ada “alasan kuat untuk berharap” kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan tercapai karena sejumlah alasan.

Meskipun pernyataan-pernyataan mereka mengklaim telah mencapai kemenangan dalam perundingan, “kedua belah pihak telah mengalami kerugian yang jauh melebihi apa yang mereka bayangkan akan terjadi jika mereka terus melanjutkan konflik dengan cara yang mereka lakukan”.

Keterlibatan Trump secara “langsung dan pribadi” dalam proses tersebut sangat berbeda, kata Ricciardone. Trump, yang memiliki kepentingan pribadi dalam keberhasilan gencatan senjata, juga telah “mempertaruhkan posisinya dalam sejarah dalam hal ini”.

“Hal itu tampaknya menjadi faktor besar dalam membujuk Netanyahu untuk menerima gencatan senjata yang telah dia tolak selama dua tahun,” tambahnya.

Sangatlah penting bagi AS untuk memastikan rencana gencatan senjata dijalankan mulai dari poin satu hingga poin 20, kata Stephen Zunes, ketua program studi Timur Tengah di Universitas San Francisco.

“Amerika Serikat gagal mengajukan keberatan ketika Netanyahu melanggar perjanjian gencatan senjata pada Januari dua bulan kemudian dan melanjutkan serangan tanpa melanjutkan ke tahap kedua dan ketiga dari perjanjian tersebut,” kata Zunes kepada Aljazirah.

“Jadi, hal ini sudah terjadi sejak lama, dan saya pikir kita harus berterima kasih kepada semua orang dari Qatar, UEA, Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya yang telah menjelaskan bahwa, kita telah menekan Hamas untuk berkompromi, Anda perlu menekan Israel untuk berkompromi juga,” katanya.

Sementara itu, kerugian politik bagi AS karena terus mendukung Israel “cukup tinggi”, kata Zunes.

"Hal ini benar-benar merugikan posisi Amerika karena […] kekuatan mereka bukan hanya dalam hal berapa banyak pesawat atau tank atau senjata yang mereka miliki, tapi juga reputasi mereka. Ini adalah kekuatan lunak (soft power) ... dan dengan memberikan Israel cek kosong kepada Israel selama beberapa bulan ini, hal ini benar-benar merugikan posisi Amerika Serikat," katanya.

Ia mewanti-wanti, salah satu poin itu yakni Trump dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair sebagai pengawas pemerintahan transisi di Gaza bisa berbahaya. “Jelas, Washington harus segera menyerahkan setidaknya beberapa tingkat wewenang kepada sumber-sumber Palestina yang memiliki reputasi baik, jika tidak, ini akan tampak seperti petualangan imperialis lainnya,” tambah Zunes.

Michael Schaeffer Omer-Man, direktur Israel-Palestina di kelompok hak asasi manusia Dawn yang berbasis di AS, mengatakan gencatan senjata harus disambut baik, namun kesepakatan seperti itu bisa dicapai kapan saja selama dua tahun terakhir.

"Tanpa bersikap sinis sama sekali, kita harus menyambut momen ini. Berakhirnya pembunuhan dan kelaparan serta penyiksaan mental dan fisik terhadap orang-orang di Gaza. Namun, hal ini bisa dilakukan kapan saja selama 23 setengah bulan terakhir," kata Omer-Man.

"Hamas telah menawarkan semua sandera sebagai imbalan untuk mengakhiri perang hampir sejak awal. Dan Presiden Biden memiliki pengaruh yang sama persis dengan yang dimiliki Presiden Trump saat ini," katanya.

Omer-Man mengatakan kekhawatiran saat ini adalah apakah Israel akan mematuhi ketentuan gencatan senjata. “Israel dengan sengaja, terbuka dan berani melanggar setiap gencatan senjata yang telah dicapai hingga saat ini,” katanya.

“Memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan, bahwa mereka tidak kembali berperang dan menerapkan kembali pengepungan – bahwa mereka sebenarnya tidak hanya mengizinkan bantuan tetapi juga barang-barang komersial dan orang-orang untuk melintasi perbatasan – akan menjadi sesuatu yang saya pikir kita belum cukup sampai di sana,” katanya.