1 month ago
10
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) saat menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Phillip Mehrtens di pelosok Kabupaten Nduga, Papua.(DOK TPNPB)
Permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Papua semakin kompleks. Terlebih, kelompok kriminal bersenjata (KKB) sudah mendoktrin generasi muda untuk bergabung.
Kepala Operasi (Kaops) Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, bahwa penanganan ini menjadi masalah bersama. Polri disebut tidak mungkin berdiri sendiri menumpas kelompok kriminal tersebut.
“Jadi Polri bagian dari kebijakan pemerintah akan lebih, dalam konteks ini tentunya perlu dilakukan kegiatan atau kerja sama seluruh stakeholder dalam penanganan Papua. Jadi tidak bisa jika hanya Polri, TNI-Polri saja,” kata Faizal kepada wartawan di Jakarta, hari ini.
Faizal menyebut doktrin KKB terhadap para generasi milenial, merupakan masalah serius. Terlebih, regenerasi anggota KKB telah terjadi dan kerap beroperasi di lima kabupaten.
“Nah yang kami sampaikan tadi yang lebih banyak yang KKB anak mudanya, millennialnya itu di konteksnya itu sekitar 5 kabupaten,” ujar Wakapolda Papua itu.
Faizal membeberkan sebaran anggota KKB generasi milenial yang kerap beroperasi di lima kabupaten itu, masuk bagian 14 kabupaten zona merah atau rawan dari serangan KKB. Sedangkan, Operasi Damai Cartenz hanya mencakup di wilayah 11 kabupaten.
"Nah dari kabupaten -kabupaten itu yang dengan intensitas yang cukup tinggi kurang lebih sekitar 5 kabupaten,” ujarnya.
Adapun, Faizal menyebut perbedaan yang mencolok dari para generasi milenial yang tergabung dalam KKB adalah tindakan terornya. Aksi mereka berbeda dengan generasi KKB yang lebih dulu.
Seperti, tidak mendengarkan imbauan dari pemuka agama atau tokoh masyarakat setempat. Termasuk, tetap melakukan teror, meski pada hari Minggu yang telah menjadi kesepakatan bersama sebagai hari beribadah.
Sementara untuk alasan dari para generasi milenial memilih bergabung menjadi anggota KKB, dilandasi banyak faktor. Dengan inti keinginan sporadis tanpa dasar, yang hanya untuk mendesak Papua Merdeka.
“Ya yang pasti si kalau secara standar bicaranya mereka akan bicara Papua merdeka. Tapi kita akan melihat bahwa pasti ada faktor-faktor ikutan lain. Mulai dari keterbatasan lapangan kerja, akses terhadap pembangunan dan lain sebagainya, yang tentu ikut menyumbang dalam konteks niatan mereka kenapa menjadi bergabung,” terang Faizal. (Yon/P-1)
