Bupati Bandung Berharap KMP Persiapkan Kebutuhan MBG

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan motivasi dan semangat kepada para pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk percepatan pengembangan usaha koperasi di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna menyampaikan arahan ini kepada para pengurus KDKMP saat melaksanakan roadshow kunjungan kerja dan rapat koordinasi Koperasi Merah Putih di GOR Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Kamis (9/10/2025).

Rapat dihadiri para pengurus KDKMP di Kecamatan Rancaekek dan Solokanjeruk. Hadir pula para Kepala Desa, Camat Rancaekek, Camat Solokanjeruk, jajaran OPD Kabupaten Bandung, beserta pihak lainnya.

Didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Dindin Syahidin, Kang DS turut merespon aspirasi para pengurus Koperasi Merah Putih yang mengharapkan pinjaman modal usaha koperasi dipermudah, kejelasan suplai barang, ketersediaan barang terutama barang subsidi. Mereka juga menyampaikan aspirasinya bisa konsinyasi dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Artinya kirim barang dulu, bayar belakangan.

Bupati Kang DS melaksanakan roadshow ke setiap kecamatan ini karena ingin tahu kondisi di masing-masing desa dan kelurahan terkait dengan Koperasi Merah Putih (KMP).

"Saya melihat dan mendengar beberapa informasi yang saya terima, 80 persen belum paham tentang tujuan koperasi. Belum memahami koperasi ini terbentuk, dan bagaimana langkah kerjanya. Kenapa koperasi dibentuk, kelihatannya belum terpotret karena mereka kelihatannya masih bingung bagaimana mengeluarkan pinjaman kepada masyarakat, bingung bagaimana caranya usaha. Jadi kalau masih bingung artinya tidak ada kemauan untuk bagaimana koperasi ini supaya bisa berkembang," kata dia.

Apapun itu, Kang DS turut memberikan apreasiasi bahwa KMP di Kecamatan Rancaekek dan Solokanjeruk sudah terbentuk. Atas dasar terbentuknya koperasi itu, Bupati Bandung sampaikan arahan bagaimana langkah kerjanya supaya pengembangan KMP benar-benar sukses untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Sejak awal saya menyampaikan dalam menentukan kepengurusan Koperasi Merah Putih jangan karena saudara, karena keluarga, karena tim sukses. Tapi saya lebih mengharapkan yang ditunjuk sebagai Ketua KDMP maupun Ketua KKMP ini betul-betul profesional. Karena apa, keberhasilan dan ketidakberhasilan KMP berdampak terhadap pembangunan di desa masing-masing," katanya.

Manfaat KMP

Bupati Kang DS menegaskan jika kepengurusan KMP ini berhasil dalam tata kelola dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan dua manfaat. Pertama, anggaran dana desa dari pemerintah pusat tetap akan dilaksanakan dalam kontek pembangunan.

Kedua, desa akan mendapatkan tambahan pendapatan yaitu melalui APBDes desa masing-masing. Tapi sebaliknya kalau pengelolaan tidak selesai dan tidak mampu, maka dampaknya adalah minimal 30 persen anggaran ditahan dan langsung diambil oleh Bank Himbara.

"Pertanyaannya, apakah KMP akan pinjam ke bank dulu atau usaha dulu? Saya yakin di tiap desa punya potensi dan punya kantor. Dan manfaatkan bangunan yang ada. Bukan masalah tempatnya, tetapi yang saya harapkan pengurusnya betul-betul paham tentang koperasi," katanya.

Bupati Bedas menekankan bahwa pengurus KMP jadi garda terdepan dalam perputaran ekonomi. Untuk itu, katanya, koperasi sukses ada proses dan tahapan yang harus dilalui.

"Makanya saya hadir di tengah-tengah pengurus KMP dan para kepala desa," ujarnya sambil mensosialisasikan Inpres No 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia.

Dikatakannya, KMP ini lahir karena keinginan Presiden dalam kontek perekonomian ingin merata. Jiwa sosialis Presiden sudah mulai nampak.

"Jadi jangan dikuasai ekonomi oleh kelompok oportunis. Maka ingin dikuasai ekonomi ini oleh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan lahirnya KMP ini bersamaan dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), karena bagaimana untuk bisa memberikan supporting terhadap program MBG tersebut.

"Saya hitung untuk kebutuhan MBG, bahan pokonya saja tidak kurang dari Rp 3,4 triliun di Kabupaten Bandung per tahun. Sasarannya hampir 1,253 juta jiwa. Setelah dihitung anggaran yang akan turun ke Kabupaten Bandung Rp 5,4 triliun per tahun," ujarnya.

Untuk itu, Bupati berharap KMP untuk mempersiapkan kebutuhan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KMP juga bisa menjadi supplier atau penyedia kebutuhan pupuk bagi para petani.

Ia berharap KMP lebih baik memanfaatkan potensi yang ada di anggota koperasi, sebelum pinjam ke bank. Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi.

"Koperasi sebagai ekosistem yang mengatur roda ekonomi di desa masing-masing. Nah inilah harus ditangkap peluang oleh teman-teman para kepala desa," katanya.

Kang DS mengatakan bahwa di desa masing-masing punya komoditas unggulan, sehingga KMP yang ada di desa masing-masing bisa bekerja sama dengan KMP lainnya.

"Misalnya dalam pengadaan beras, bisa bekerjasama dengan KMP yang memiliki beras. Untuk itu, catat potensi yang ada di masing-masing desa. Nantinya, KMP bisa bekerjasama dengan SPPG di tempat masing-masing, setelah nantinya akan dibuat melalui Instruksi Bupati," ujarnya.

Kang DS pun mengajak kepada banyak pihak untuk sama-sama melakukan berbagai inovasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung.