Kemenkes, BPOM, dan BGN Bentuk Sistem Terpadu untuk Keamanan MBG

PEMERINTAH sedang memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan aman, efektif, dan tepat sasaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Komunikasi Pemerintah kembali menggelar pertemuan koordinasi di Kantor Kementerian Kesehatan pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Pertemuan itu berlangsung hanya lima hari setelah rapat terbatas sebelumnya. Fokus pembahasan kali ini adalah penyusunan langkah strategis dan teknis dalam pengawalan program MBG, termasuk penguatan tata kelola, sistem sertifikasi, dan pengawasan keamanan pangan di lapangan.

“Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG dilaksanakan secara terarah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menjelaskan, Kemenkes, BPOM, dan BGN akan membangun sistem sertifikasi terpadu untuk menjamin bahwa makanan bergizi yang didistribusikan kepada anak-anak aman dan sesuai standar.

Menurut Budi, peran Kemenkes difokuskan pada pengawasan melalui standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, serta pengawasan berlapis terhadap penyedia makanan. “Ini untuk memastikan seluruh rantai distribusi berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan keselamatan anak,” ujarnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan kesiapan lembaganya dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional untuk mendukung pelaksanaan MBG. “Program ini sangat penting. Kehadiran tiga lembaga, yakni BGN, Kemenkes, dan BPOM, merupakan suatu keharusan,” kata Taruna.

Ia menilai, keberhasilan MBG akan sangat berpengaruh terhadap bonus demografi Indonesia. “Agar potensi bonus demografi memberikan manfaat besar, pemerintah harus memperhatikan tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak. Di sinilah peran penting MBG,” ujarnya.

Taruna menambahkan, pelaksanaan MBG membutuhkan masukan dan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan organisasi profesi.

Rapat juga menghadirkan perwakilan masyarakat dan praktisi gizi, seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Working Group, Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, serta praktisi gizi Rita Ramayulis dan Co-Founder Tentang Anak, Mesty Ariotedjo.

Rita menilai program MBG sangat dibutuhkan untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Ia menyoroti pentingnya edukasi publik untuk mengatasi resistensi masyarakat terhadap program tersebut.
“Penolakan yang muncul kemungkinan karena kurangnya informasi tentang pentingnya makan bergizi. Komunikasi publik harus diperkuat secara serentak dan berkelanjutan,” kata Rita.

Perwakilan Sahabat Gizi menyoroti perlunya perbaikan sumber daya manusia di lapangan, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta pelatihan keamanan pangan bagi penyedia dan pelaksana MBG.