1 month ago
10
Empat orang tersangka kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing (TKA) Kemenaker di KPK, Kamis (24/7/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparanKPK menahan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Keempat orang itu adalah:
Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono
Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe
Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin
Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad
Empat orang ini bagian dari 8 tersangka yang dijerat KPK pada awal Juni 2025 lalu.
“Delapan tersangka yang telah ditetapkan sebagai pada tanggal 5 Juni 2025 sebelumnya pada tanggal 17 Juli 2025 KPK telah lebih dulu menahan 4 tersangka lainnya,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK, Jakarta pada Kamis (24/7).
KPK kemudian menahan empat orang tersangka ini terhitung 20 hari sejak hari ini.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tempat tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 24 Juli 2025 hari ini sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025 akan penahanan di rutan cabang gedung merah putih KPK,” ujarnya.
Sehingga, KPK telah menahan delapan orang tersangka dalam kasus ini. Berikut adalah empat orang lainnya yang sudah ditahan KPK:
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono.
Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto.
Direktur PPTKA tahun 2017-2019, Wisnu Pramono.
Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.
Pemerasan di Kemnaker
Dalam kasus ini, para tersangka diduga memeras pemohon yang sedang mengajukan penerbitan pengesahan RPTKA di Kemnaker.
Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad selaku verifikator di Direktorat PPTKA meminta sejumlah uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui dan diterbitkan.
"Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024, jumlah uang yang diterima dari 8 Tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA yang berasal dari pemohon RPTKA sekurang-kurangnya adalah Rp 53,7 miliar," ungkap Asep.
Keempat tersangka yang baru ditahan hari ini diduga menerima keuntungan miliaran rupiah dari hasil pemerasan tersebut. Aliran dana tersebut sedang diusut KPK.
Hingga saat ini para pihak termasuk para Tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening penampungan KPK dengan total sebesar Rp 8,61 miliar," ungkap Asep.
Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
