1 month ago
9
Menteri PKP serahkan 100 kunci rumah subsidi.(Dok.Biro Komunikasi PKP)
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi debitur KPR FLPP Bank bjb di di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Minggu (13/7).
Maruarar menyatakan ini merupakan saat yang tepat bagi rakyat Indonesia yang ingin memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program pro rakyat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya ucapkan terimakasih atas kerja keras bjb dan BP Tapera, karena hari ini saya menyerahkan secara langsung 100 kunci rumah subsidi kepada masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP di Jabar," ungkapnya.
Menteri juga menyatakan bahwa Program KPR FLPP di Jabar bisa berhasil berkat dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, serta kerja keras dari pimpinan dan staf bjb. Menteri minta bjb bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jabar.
"Ayo bjb siap kerja keras, siap fight dan bantu masyarakat Jabar miliki rumah. Saya akan datang lagi ke Jabar tanggal 22 Agustus 2025 untuk serahkan 1.000 kunci rumah untuk masyarakat Jabar," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berdialog dengan penerima kunci rumah subsidi yang bekerja sebagai guru sekolah dan buruh pabrik. Mereka menyatakan sangat senang bisa memanfaatkan KPR FLPP karena DP-nya ringan, angsurannya rendah, dan rumah subsidinya memiliki kualitas bangunan yang baik, jalan yang baik dan air yang bersih.
KPR FLPP dapat mempermudah masyarakat karena uang muka hanya 1%, suku bunga 5%, angsuran KPR yang terjangkau selama masa tenor dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya.
"Presiden Prabowo memiliki program yang pro rakyat yakni Program 3 Juta Rumah. Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, BPHTB dan PBG gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat dan doakan agar BP Tapera semakin sukses dan Bank bjb serapannya paling tinggi di Indonesia," terangnya.
ALOKASI RUMAH SUBSIDI
Tahun ini kata Maruarar, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Jika serapan KPR FLPP di Jabar bisa mencapai angka 25 persen saja, artinya ada sekitar 90.000 sampai 100.000 unit rumah subsidi yang bisa dimiliki masyarakat di Jabar.
"KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik. Ini waktunya rakyat Jabar yang belum punya rumah punya rumah subsidi," imbuhnya.
Direktur Utama bjb, Yusuf Saadudin mengaku siap bekerja keras untuk mensukseskan program 3 juta rumah. Adanya KPR FLPP dinilai mampu mendorong lebih banyak masyarakat yang ingin memiliki rumah layak huni. "Semoga dengan KPR FLPP yang disalurkan bjb bisa menjadi kebanggaan untuk memiliki rumah yang layak yang diharapkan selama ini," tandasnya.
JABAR PERTAMA
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menambahkan, FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan yang disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama. Penyediaan rumah subsidi melalui KPR Sejahtera FLPP juga menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo saat ini yakni program 3 juta rumah.
Hingga kini, telah dialurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah. Provinsi Jabar masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,738 triliun. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Jabar perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau.
Prosesi serah terima 100 kunci rumah subsidi sendiri dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) Soreang Kabupaten Bandung, yang juga menjadi stadion penyelenggaraan final kompetensi sepakbola Piala Presiden Tahun 2025.
Sebagai informasi, 100 penerima kunci rumah subsidi sebagian besar merupakan karyawan swasta, guru, buruh dan pegawai lepas atau kontrak, hingga ASN dan P3K. (E-2)
