1 month ago
11
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mendorong para penenun binaan program Kampung UMi Klaster Tenun NTT untuk mandiri secara ekonomi melalui sistem koperasi. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mendorong para penenun binaan program Kampung UMi Klaster Tenun NTT untuk mandiri secara ekonomi melalui sistem koperasi. Setelah menerima bantuan bahan baku berupa benang, penenun diwajibkan menyisihkan keuntungan hasil penjualan kain untuk membeli kembali modal produksi.
Distribusi benang bantuan terakhir telah dilakukan kepada 150 penenun di enam desa di Timor Tengah Utara. Mekanisme koperasi diterapkan agar modal usaha tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan berputar secara mandiri di dalam kelompok.
“Dalam pelaksanaan distribusi ini, penenun diberikan sosialisasi mengenai sistem koperasi, di mana setelah menerima benang terakhir ini, ke depannya mereka diwajibkan untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari penjualan kain untuk membeli kembali modal berupa benang,” kata Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP, Soeharto, dalam media briefing di Rumah Tenun Labuan Bajo, Kamis (10/7/2025) sore.
Sistem ini diharapkan menjadi solusi permanen terhadap persoalan permodalan yang selama ini dihadapi para pengrajin tenun. Dengan adanya koperasi internal, penenun tak lagi kesulitan mengakses bahan baku untuk keberlanjutan produksi. “Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi penenun yang mengalami kesulitan modal dalam berproduksi, karena modal akan terus berputar dalam kelompok secara mandiri,” jelasnya.
Selain distribusi benang, program Kampung UMi juga mencakup pelatihan menjahit, pengembangan produk turunan, pemasaran daring, serta regenerasi penenun melalui pelatihan ekstrakurikuler bagi anak-anak sekolah.
Program yang menyasar 225 penenun pada 2025 ini merupakan kelanjutan dari upaya tahun sebelumnya yang menjangkau 150 penerima manfaat. Fokus tahun ini diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, penguatan kelembagaan usaha tenun, serta perluasan akses pasar melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta.
