Ribuan Warga Afghanistan Diam-Diam Dipindahkan ke Inggris Setelah Kebocoran Data Besar

Ilustrasi(Media Sosial X)

RIBUAN warga Afghanistan diam-diam dipindahkan ke Inggris melalui skema rahasia setelah kebocoran data besar mengungkap identitas mereka.

Kebocoran ini terjadi pada Februari 2022, ketika data pribadi hampir 19.000 warga Afghanistan yang mengajukan relokasi ke Inggris pascapengambilalihan kekuasaan Taliban tersebar di media sosial. Pemerintah Inggris baru menyadari pelanggaran ini pada Agustus 2023 setelah sebagian data muncul di Facebook.

Sebagai respons, pemerintah merancang skema pemukiman kembali khusus sembilan bulan kemudian. Hingga kini, sekitar 4.500 warga Afghanistan telah tiba di Inggris melalui jalur ini. Namun keberadaan kebocoran dan program relokasi tersebut dirahasiakan menggunakan super-injunction—perintah pengadilan yang melarang media memberitakan kasus ini.

Rahasia ini baru terungkap pada Selasa, setelah hakim Pengadilan Tinggi mencabut perintah tersebut, dengan alasan penyembunyian informasi menimbulkan masalah serius bagi kebebasan pers dan akuntabilitas publik.

Apa yang Terjadi dalam Kebocoran Data?

Data yang bocor mencakup nama, kontak, dan informasi keluarga mereka yang berpotensi terancam oleh Taliban. 

• Sebanyak 600 tentara Afghanistan dan 1.800 anggota keluarga mereka yang datanya bocor diketahui masih berada di Afghanistan.
• Mereka baru diberi tahu tentang kebocoran ini pada Selasa, bersamaan dengan pengumuman resmi pemerintah.
• Menteri Pertahanan John Healey meminta maaf di Parlemen, menyebut insiden ini sebagai “kesalahan serius departemen” akibat pengiriman spreadsheet melalui saluran email yang tidak sah.

Meskipun ada kekhawatiran Taliban bisa menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi target, tinjauan internal Kementerian Pertahanan menyimpulkan risiko penyebaran data mungkin lebih kecil dari yang ditakutkan.

Biaya dan Dampak

Skema rahasia bernama Afghan Relocation Route telah menelan biaya sekitar £400 juta dan diperkirakan masih membutuhkan tambahan hingga £450 juta. Meski program ini akan ditutup, tawaran relokasi bagi mereka yang masih di Afghanistan tetap akan dihormati.

Tidak jelas apakah ada warga Afghanistan yang ditangkap atau dibunuh akibat kebocoran ini. Namun, pemerintah telah mengirim email peringatan kepada para korban untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk mengamankan aktivitas daring mereka.

Kontroversi Penutupan Informasi

Hakim Mr. Justice Chamberlain menyebut super-injunction yang diterapkan pemerintah sebagai hal “belum pernah terjadi sebelumnya” karena sepenuhnya membungkam mekanisme akuntabilitas publik. Ia menilai perintah tersebut menciptakan “kekosongan pengawasan” dalam demokrasi.

Dokumen pengadilan mengungkap mantan Menteri Pertahanan Ben Wallace secara pribadi mengajukan perintah tersebut agar pemerintah punya waktu melindungi mereka yang terancam. Namun, setelah tinjauan internal menunjukkan Taliban kemungkinan sudah mengetahui sebagian data itu, pengadilan memutuskan untuk mencabut larangan publikasi.

Pengacara Erin Alcock, yang mewakili ratusan pemohon program Arap, menyebut kebocoran ini sebagai “kegagalan yang katastrofik.”

Kasus ini menambah daftar panjang kritik terhadap evakuasi Afghanistan tahun 2021, yang sebelumnya telah disebut sebagai “kegagalan” dan “pengkhianatan” oleh Komite Urusan Luar Negeri Inggris. (BBC/Z-2)