Singgung Pengisian Jabatan, Anies : Koneksi Mengalahkan Kompetensi

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan DPW Gerakan Rakyat Jawa Barat, di Bandung, Rabu (23/7).(Bayu Anggodo/MI)

MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti lemahnya penerapan sistem meritokrasi di Indonesia. Menurutnya, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau relasi, bukan faktor kompetensi. Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan DPW Gerakan Rakyat Jawa Barat, di Bandung, Rabu (23/7). 

Dalam paparannya, mantan menteri pendidikan ini menilai meritokrasi harus diperkuat jika ingin kehidupan bernegara berjalan dengan baik.
Bahkan, menurutnya pelaksanaan demokrasi belum dikatakan berjalan baik jika sistem meritokrasi belum dilakukan dengan benar. 

"Kita ini harus memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi. Tapi seringkali koneksi mengalahkan kompetensi," ujarnya.

Dia menilai, tanpa proses meritokrasi yang benar, negara hanya akan menghasilkan orang-orang yang tidak berkualitas. "Kalau negara demokrasi tanpa meritokrasi, maka proses demokrasi hanya akan menghasilkan orang-orang tidak kompeten," tegasnya.

Maka dari itu, dia pun menilai pentingnya mengembalikan sistem meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Anies meyakini meritokrasi yang benar mampu menekan korupsi yang saat ini dirasa semakin menjamur.

"Memberikan tempat kepada individu yang kompeten akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional," ujarnya. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pengelolaan negara yang baik harus dimulai dari transparansi.

Transparansi, kata dia, bukan hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga menjadi alat koreksi ketika terjadi penyelewengan. "Dengan sistem yang transparan, kita bisa mencegah perbuatan tercela yang sering disembunyikan. Jangan biarkan ada yang hidup dari ketidaktransparanan," kata dia. 

Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menekankan pentingnya kerendahan hati dalam kepemimpinan. Menurut dia, pemimpin yang rendah hati akan lebih banyak mendengar dan bertanya, sehingga keputusan yang diambil lebih bijak dan mencerminkan kebutuhan rakyat.

"Rendah hati itu penting. Kadang kita terlalu sibuk berdebat, padahal yang kita butuhkan adalah mendengarkan. Ujungnya, ini soal menjaga kerukunan," katanya.
(H-4)